Harga BBM Naik, Jumlah Warga Miskin juga Akan Bertambah, Efeknya Sangat Terasa oleh Kaum Ekonomi Lemah

Mulyanto juga menyoroti besaran subsidi BBM yang disampaikan Pemerintah.

Menurutnya, data besaran subsidi yang disampaikan Presiden kurang tepat. Angka APBN perubahan yang sebesar 502 triliun rupiah bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk pembayaran subsidi dan kompensasi baik untuk BBM, gas LPG 3 kilogram, serta listrik. 

Termasuk dalam angka itu juga utang dana kompensasi Pemerintah untuk tahun 2021.

“Jadi statemen yang ‘lebay’ kalau angka 502 triliun rupiah itu disebut hanya untuk subsidi BBM di tahun 2022,” katanya.

Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram untuk tahun 2022, setelah disesuaikan dengan harga terbaru, menjadi sebesar Rp 149,3 triliun. Dimana subsidi untuk LPG 3 kilogram lebih besar daripada subsidi untuk BBM.

Subsidi BBM Dinilai Pakai Ekonomi Salah Sasaran

Sementara itu Guru Besar Ilmu Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof. Muhammad Handry Imansyah mengatakan, kenaikan harga BBM harus dilakukan pemerintah mengingat beban subsidi yang besar sekaligus untuk mengatasi persoalan subsidi yang salah sasaran.

"Kenaikan harga BBM memang tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran," ujarnya, dilansir dari Antara, Minggu 28 Agustus 2022.

Karena Indonesia, saat ini telah menjadi net importir BBM. 

Kuota subsidi jenis pertalite akan habis akhir September 2022 dan solar akan habis akhir Oktober 2022.

Menurut dia, skema subsidi jenis pertalite dan solar yang diterapkan pemerintah selama ini, dinilai tidak tepat. 

Idealnya, kata dia, subsidi itu harusnya menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.

"Pemberian subsidi harga pada komoditas menyebabkan semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya," ujarnya.

Pengguna paling banyak mengonsumsi dua jenis BBM itu adalah golongan mampu dan pengusaha besar, hal itu katanya berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas).

Seharusnya, kata dia, penyesuaian harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Sedangkan, untuk golongan masyarakat tidak mampu diberikan bantuan oleh pemerintah.

Sumber: fin.co.id