Harga BBM Naik, Jumlah Warga Miskin juga Akan Bertambah, Efeknya Sangat Terasa oleh Kaum Ekonomi Lemah

Lebih jauh Hermanto menegaskan, momentum kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat karena sejumlah barang kebutuhan pokok, pajak dan bunga pinjaman belakangan ini sudah mengalami kenaikan lebih awal.

BACA JUGA:Ini Penyebab Harga Telur Ayam Melonjak kata Pak Jokowi

“Bertemunya dua keadaan ekonomi yang tidak saling menguntungkan yaitu kenaikan harga umum dan melemahnya daya beli masyarakat, bisa memicu krisis multidimensi yang tak terkendali,” ujar Hermanto. 

Masyarakat Dibuat Bingung dengan Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto juga menilai, pemerintah saati ini membuat keisruh di tengah masyarat dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Mulyanto mengatakan, pejabat pemerintah yang menyampaikan wacana kenaikan harga BBM memberikan data yang berbeda-beda. Mulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga para menterinya.

Menurut Mulyanto, pemerintah harus jujur menyampaikan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat dan tidak mengada-ada. 

Sebab semakin banyak info yang berbeda membuat masyarakat semakin tidak percaya pada penjelasan Pemerintah.

“Terkait harga keekonomian BBM Pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyarankan Pemerintah membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM ini. 

Tunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat. Dengan demikian data yang dirilis Pemerintah tidak beda-beda.

“Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan gampangnya menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM. Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Akibatnya masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana,” ujar Mulyanto.

Seperti diketahui Pemerintah mewacanakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun hingga kini belum diketahui besaran angka kenaikan tersebut, termasuk juga harga keekonomian BBM bersubsidi.

Data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait harga keekonomian Pertalite dan Solar berbeda-beda.

Semestinya tugaskan BPK untuk menghitung HPP (harga pokok produksi) solar dan pertalite ini agar clear dan akurat.

Sumber: fin.co.id