Waduh, Pemerintah Pusat Memutus Anggaran Perbaikan Jalan, Bagaimana Pemkab Tasik Cari Solusinya?

"Berat bagi kami jika pemerintah pusat benar-benar menghapus menu DAK untuk infrastruktur. Kami jelas kesulitan untuk  mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur nanti," katanya.

Ade Sugianto berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi di daerah, khususnya Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini membutuhkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarkat khususnya pada jalan. 

"Meskipun permasalahan infrastruktur ini, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di beberapa daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. " ungkap Ade.

Maka untuk menjawab persoalan infrastruktur tersebut, pihaknya mencoba melakukan terobosan lain melalui kolaborasi dengan pemerintah desa. 

"Kami sedang mencoba godok cara-cara tepat bagaimana pemerintah daerah  berkolaborasi dengan desa agar bisa memanfaatkan potensi, tenaga, kemampuan dan swadaya masyarakat desa, untuk kerja bareng-bareng menanggulangi permasalahan infrastruktur," jelas Ade.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah berupaya membuat payung hukumnya, agar ketika terjadi kolaborasi nanti, tidak salah di mata aturan. 

"Saat ini payung hukumnya terus kami upayakan agar cepat selesai," kata dia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Roni A Sahroni menjelaskan pemerintah jelas akan kesulitan untuk membangun infrastruktur jika menu DAK itu hilang di pusat. 

"Paling tidak kita coba melakukan pergeseran anggaran dari sumber dana alokasi umum (DAU). Sekalipun itu berat juga, karena jelas akan mengganggu pendanaan proyeksi lain," kata Roni. 

Dia juga berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk meniadakan menu DAK untuk infrastruktur. 

"Harapan kami ya dipertimbangkan, dan itu betul-betul tidak diterapkan," harap Roni. 

 

Sumber: