Proyeksi Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp2.443,6 Triliun, Begini Strategi Pemerintah Merealisasikannya

BUMN dan BLU diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. 

Presiden Jokowi juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro,” ujarnya.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, kata Presiden Jokowi, pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen. Selain itu, indikator lain juga diharapkan sesuai dalam rentang angka yang diharapkan pemerintah.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Ingatkan Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Risiko gejolak ekonomi global sampai saat ini masih tinggi. Hal itu harus diwaspadai semua pihak.

Dalam jangka pendek, perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Peringatan tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.

Menurut Presiden Jokowi, konflik geopolitik dan perang di Ukraina juga menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai. 

Hal itu, kata Presiden Jokowi, memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Termasuk mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.

“Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan,” kata Presiden Jokowi dilansir dari laman kabinet.

Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023. 

Namun, Presiden Jokowi, menekankan bahwa ketidakpastian global tidak boleh membuat bangsa Indonesia pesimistis.

“Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ujar Presiden Jokowi.

Sumber: