Akhir Juni 2022, Kemenag Cairkan Tunjangan Insentif bagi Guru Madrasah Bukan PNS, Ini Persyaratannya

Akhir Juni 2022, Kemenag Cairkan Tunjangan Insentif bagi Guru Madrasah Bukan PNS, Ini Persyaratannya

Radartasik, JAKARTA – Kabar gembira bagi guru madrasah non PNS. Tunjangannya akan cair bulan Juni 2022.

Menurut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas proses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir. Tunjangan ini secara bertahap akan segera cair.

"Hasil cek terakhir saya ke jajaran Ditjen Pendidikan Islam, mereka sudah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana. Jika begitu, maka KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama ke Rekening Bank Penyalur insentif guru madrasah bukan PNS,” jelas Menag Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Jakarta, Kamis (16/6/2022) dilansir dari situs Kemenag.

"Saya minta akhir Juni 2022, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru madrasah bukan PNS penerima insentif," sambungnya.

Insentif bagi guru madrasah non PNS ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). 

Besarannya adalah Rp250ribu per bulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Saat ini sedang diproses pencairan untuk enam bulan bagi 216 ribu guru madrasah bukan PNS. 

Insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara untuk para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa. 

“Saya berharap, tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan,” ujarnya. 

“Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level,” harap Gus Yaqut.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria.

Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.

"Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: kemenag.go.id