Jangan Terkesan Asal Kunker, DPRD Harus Mampu Terbuka Memaparkan Hasil Kunjungan Kerja

radartasik.com, SINGAPARNA, RADSIK — Kunjungan kerja (kunker) merupakan agenda rutin DPRD untuk mencomot inovasi dan kebijakan di daerah tujuan agar bisa diterapkan untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Namun, agenda keluar kota itu harus berimbas dan tidak terkesan asal kunker serta menyerap anggaran saja.

Presiden Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Arief Rahman Hakim mengatakan, agenda kunker dewan itu memang boleh dilaksanakan setiap tahun, tetapi harus bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, terlebih bisa benar-benar bermanfaat bagi daerah dan masyarakatnya. “Karena berbicara kunker kan itu bagaimana caranya dewan bisa membawa sesuatu perubahan ke daerah, khususnya untuk perbaikan ketika pulang lagi dan kerja lagi di dapilnya,” kata dia.Menurut dia, dengan anggaran kunker yang selalu cukup besar setiap tahunnya diharapkan dewan bisa memaksimalkan agenda tersebut untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. “Apalagi berbicara anggaran hari ini kan pemerintah pusat pun kewalahan setelah pandemi Covid-19 yang hari ini pun masih belum usai, artinya setiap anggaran harus benar-benar bermanfaat dan maksimal,” paparnya.Kemudian, kata dia, yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepedulian dari pada wakil rakyat yang seharusnya turun secara langsung berdialog dengan rakyat. “Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini, bukan hanya program-program pembangunan yang sifatnya hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja atau kelompok,” paparnya.“Kalau pun kunker hari ini tetap dengan anggaran yang besar dan tidak ada perubahan yang signifikan dari hasil kunker tersebut maka DPRD telah mengkhianati rakyat. Di mana rakyat adalah selaku pemegang kedaulatan tertinggi dan selaku penyumbang anggaran atas terselenggaranya program pemerintah,” tambah dia.Pengamat sosial politik dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengatakan, kunjungan kerja yang dilaksanakan dewan memiliki urgensi dan ada manfaatnya untuk masyarakat. “Akan tetapi lebih kepada besarnya anggaran yang biasa dianggarkan untuk kunjungan kerja atau studi banding cukup besar. Yang dipahami oleh masyarakat lebih kepada acara jalan-jalan, atau mengeluarkan anggaran besar,” kata dia.Maka ketika anggarannya besar, jelas dia, tugas DPRD harus lebih bisa menyosialisasikan dan menerapkan hasil kunker dari daerah lain sehingga urgensinya dengan anggaran besar mampu membawa masyarakat lebih memahami. “DPRD harus menjawab kecurigaan dan bahkan menapikan komentar negatif dari masyarakat tentang di balik kunjungan kerja seperti ini. Supaya tidak menimbulkan prasangka negatif, dari masyarakat. Manfaat dan urgensinya, harus bisa dimaksimalkan,” paparnya.Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST mengatakan, untuk anggaran kunker DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun ini secara detail tidak begitu mengetahui. Karena datanya ada di Sekretariat Dewan (Setwan). “Kalau angka, saya tidak terlalu tahu persis. Akan tetapi apa yang kita rencanakan dan berapa kali kunjungan kerja dan berapa ranperda yang akan kita selesaikan dan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022 itu sudah tercantum dalam program kerja DPRD,” kata Ami kepada Radar, kemarin.Menurut dia, baik agenda maupun anggaran kunker tersebut, sebelumnyasudah disusun perencanaan dan proyeksinya di tahun 2021 lalu. Akan tetapi riil angka yang bisa dieksekusi itu yang tahu persisnya adalah setwan. “Kalau kita membuat program perencanaan, teknis data ada di sekretariat dewan. Yang jelas program kerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah diparipurnakan,” kata dia.Dia menyebutkan, untuk agenda kunjungan kerja tidak sampai mencapai puluhan dari masing-masing AKD. Kalau tidak salah per komisi itu atau badan hanya empat kali dalam setahun. “Karena seolah-olah rutin, jadwalnya bergiliran, baru berangkat komisi, besoknya Bapemperda, besoknya Banmus, Banggar dan BK, jadi setiap bulan ada saja yang melaksanakan kunjungan kerja,” ungkapnya.Adapun soal output kunker sendiri, terang dia, sebetulnya karena dari AKD-nya membandingkan dengan pencapaian daerah lain, supaya kinerja DPRD juga ada peningkatan. Kedua, pengalaman beberapa ide yang dari daerah lain bisa diambil dan diterapkan ke Kabupaten Tasikmalaya.“Contoh sedang pembelajaran tematik di Kabupaten Tasikmalaya, ulangan dan ujiannya masih menggunakan mata pelajaran. Saya dorong Dinas Pendidikan supaya di daerah lain materi pembelajarannya tematik ujiannya pun harus tematik. Kita dorong ternyata bisa dilaksanakan dan nilainya lebih baik dibandingkan dengan saat pembelajaran tematik ujian per mata pelajaran,” paparnya.Kemudian, tambah dia, terkait pengelolaan destinasi wisata di desa dan bisa diterapkan dan dilakukan di desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya. Hal-hal semacam itu yang menjadi output-nya.Dia menambahkan, diakui saat ini ada degradasi, dari sisi pengawasan komisi di DPRD yang dirasa kurang intens dan greget terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas terkait. “Koreksi internal DPRD, ada degradasi, bahwa DPRD hari ini kurang greget dalam melakukan pengawasan dari sisi kebijakan pemerintah daerah,” paparnya.Kasubag Humas Setwan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Linda mengungkapan, untuk jumlah anggaran kunjungan kerja atau kunker DPRD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2022 ini, detailnya harus dilihat datanya.“Untuk detail data anggaran nya ada di sekretariat DPRD. Baiknya nanti di kantor disampaikan, termasuk data agenda kunjungan kerja tahun ini,” ungkap dia. (dik)

Sumber: