Gedung Poli Di-Back Up Wagub, Sebut Hasil Pembangunan Hanya Terkena Refocusing
Reporter:
andriansyah|
Kamis 10-02-2022,09:45 WIB
radartasik.com, RADAR TASIK - Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum menegaskan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD dr SoeAkardjo tidak mangkrak. Hanya saja alokasi anggaran pembangunannya terefocusing, dan membuat pekerjaan tak tuntas sampai akhir.
Menurut Uu, masyarakat mesti memahami kondisi keuangan daerah sampai pusat terjadi defisit. Pihaknya melakukan kebijakan refocusing untuk menyesuaikan alokasi dengan belanja se-Jawa Barat yang mesti mengcover 27 kota dan kabupaten.
“Jadi bukan mangkrak, dan uangnya tidak habis karena digunakan macam-macam tapi memang anggaran tahun ini sampai struktur saja,” ujarnya disela peninjauan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD, Rabu (9/2/2022).
Uu menjelaskan Pemprov bakal mengupayakan agar gedung poliklinik tuntas secepatnya. Dengan mengalokasikan kembali anggaran agar pendirian gedung baru sampai dengan berfungsi optimal, segera terealisasi. “Nanti Mei ajukan kembali. Namun saat ini klir bukan mangkrak tapi refocusing. Saya cek karena gedung ini dianggap mangkrak, namun kita cek tidak ada masalah,” kata Uu.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Soekardjo
Kota Tasikmalaya, dr H Budi Tirmadi mengatakan refocusing anggaran pembangunan gedung polklinik terjadi di bulan November 2022 ketika pembangunan sedang berjalan. “Refocusing terjadi pembangunan berjalan di bulan November. Dari rencana Rp 32 miliar, yang tersisa Rp 13,8 miliar. Sehingga yang selesai baru sampai struktur gedungnya saja,” kata Budi.
Dia menjelaskan setelah Gedung Poliklinik sebelumnya dibongkar dan dibangun baru, untuk sementara 24 jenis layanan poliklinik dialihkan ke berbagai tempat. Salah satunya di ruangan rawat inap kelas 2 dan beberapa tempat lainnya. “Ya memang tidak nyaman, karena itu sementara. Istilahnya tempat darurat,” kata Budi.
Budi mengaku bukan tak ingin memberikan sarana atau ruangan yang representatif bagi pasien rawat jalan. “Lahan yang kita miliki juga terbatas. Ada opsi untuk memanfaatkan ruang rawat inap di lantai dua untuk poliklinik. Kemudian rawat inap di lantai dua dipindah ke gedung Mitrabatik. Tapi itu juga sedang kami pertimbangkan, karena saat ini pasien Covid-19 meningkat. Ketika ruang isolasi penuh, maka gedung Mitra Batik jadi ruang isolasi tambahan,” kata Budi.
BPK Diminta Objektif
Sementara itu, Presiden Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Arief Rahman mendesak Badan Pengelola Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif. Melihat carut-marutnya pembangunan Gedung Poli, juga adanya adendum proyek yang bermasalah.
Menurutnya, saat ini BPK yang sedang memeriksa pelaporan dan faktual pekerjaan proyek tersebut. Bisa menelaah sejeli mungkin, mulai administrasi proyek, volume dan kualitas pekerjaan.
“Termasuk masa pengerjaan, keterlambatan pengerjaan dan pembayaran yg telah dilakukan demi menyelamatkan keuangan negara dan tidak mengorbankan orang tidak bersalah,” tuturnya melalui keterangan tertulis pada Radar, Rabu (9/2/2022).
Aktivis mahasiswa ini menekankan, apabila BPK tidak memeriksa dan menelaah secara objektif serta profesional. Pihaknya mengancam akan membawa persoalan dugaan adanya kejanggalan di Gedung Poli ke KPK. “Juga sekaligus melakukan aksi di KPK. Apalagi BPK sedang berada di Tasikmalaya, kami harap BPK bisa memaksimalkan dan membuat kepercayaan kepada publik yang hari ini sudah mulai tergerus,” tegasnya.
Pihaknya akan terus mengawasi dan memantau permasalahan Gedung Poli. Mengingat proyek tersebut memakan anggaran besar, dan proyek yang lolos bergulir di masyarakat malah terjadi persoalan.
“Sehingga jangan sampai ketika negara hari ini berbicara defisit anggaran karena fokus penanganan atau pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19. berbanding terbalik dengan pemerintah daerah yang malah tidak bisa memaksimalkan anggaran untuk pembangunan,” tegasnya memaparkan. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: