HMI: Anggaran untuk Desa Kurang Berpihak

radartasik.com, CIAMIS - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mempersoalkan realisasi anggaran untuk pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis yang dinilai kurang efektif.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Nur Suryana mengatakan, Selasa (14/9/2021) siang telah audensi ke DPMD untuk mempertanyakan berbagai persoalan yang ada, termasuk pemerintahan desa. Kata dia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. “Semua itu demi  mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan strategi serta arah yang diambil oleh pemerintah daerah,” ujar dia.“Justru tidak berbanding lurus dengan target persentase desa mandiri yang tertulis pada dokumen perencanaannya sendiri,” jelasnya, menambahkan.Kata Ilham, dalam RPJMD tercantum bawah target persentase desa mandiri yang sangat minim hanya 0,01% per tahun. Dari kondisi awal 0,62, di akhir periode mencapai 0,71. Kemudian korelasi antar misi bupati point 6 dengan RKPD tahun 2021, pada OPD DPMD tidak ada program penguatan otonomi desa. “Hanya ada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa senilai 1.633.500.000,00. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna senilai 1.031.454.000,00. Serta Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa 2.480.500.000,00,” ujar dia.“Kita bagi ke 258 desa kurang lebih 19.944.000 per desa yang dikeluarkan pemda untuk pemberdayaan desa. Padahal untuk pemenuhan visi-misi bupati dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan prioritas 2 setelah kebutuhan pelayanan dasar,” ujarnya, menjelaskan.Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan perbandingan antar belanja kegiatan yang tercantum dalam realisasi anggaran Covid-19 tahun 2020. Pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui padat karya yang dikelola DPMD senilai Rp.71.509.500.000.“Semua itu besar dari pada Kegiatan Peningkatana Kapasitas Pengelolaan Lahan dan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 4.000.000.000. Menilai pemerintah daerah belum memprioritaskan dengan matang kebutuhan kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Serta tidak ada output yang berkelanjutan atas pengelolaan anggaran dampak pemulihan ekonomi akitbat pandemi Covid-19,” kata dia.Kata dia, hasil analisa dari total anggaran senilai Rp.71.509.500.000, jika dibagikan kepada 258 desa hanya mencapai Rp 277.166.666 yang diserap oleh setiap desa secara rata. “Kami menduga adanya potensi penyalahgunaan anggaran atas kegiatan tersebut,” ujar dia.“Bila itu terjadi sangat disayangkan, ketika pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi. Itu tidak betul-betul memaksimalkan potensi pengeluaran dan pendapatannya. Berdasarkan hasil kajian evaluasi indikator capaian penguatan otonomi desa dan realisasi pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana desa melalui padat karya Tahun Anggaran 2020,” ujarnya, menambahkan.“Kami merekomendasikan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan atas pengenguatan otonomi desa secara maksimal melalui arah kebijakan. Program kerja dan capaian indikator yang relevan dengan pemenuhan visi-misi untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa,” kata dia, menambahkan.Kemudian, kata dia, pihaknya meminta bupati memaksimalkan kinerja DPMD Kabupaten Ciamis dalam melakukan pembinaan dan edukasi pemerintah dan masyarakat desa secara berkelanjutan. “Evaluasi dan audit ulang atas realisasi program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui padat karya yang dikelola DPMD senilai Rp 71.509.500.000,” kata dia. “Advokasi kami tidak hanya sampai pada tahap audiensi saja, tapi kita akan melayangkan surat permohonan audit ulang. Atas realisasi program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa melalui padat karya yang dikelola DPMD. Karena kami melihat ada potensi penyalahgunaan anggaran,” tegasnyaKemudian, lanjut dia, HMI pun menyayangkan pada saat audiensi hanya diterima oleh sekretaris dinas dan para kepala bidang. Padahal kepala dinas sedang berada di sekitar kantornya. “Namun tidak menemui kami untuk berdialog. Itu yang jelas kami sayangkan, namun kami kan datang dan audensi lagi,” tegasnya.Sekretaris DPMD Ciamis Susi Moulidina mengaku berterima kasih atas saran dan masukkannya dari teman-teman mahasiswa terkait anggaran untuk desa. “Tentunya kami berterima kasih  kepada teman-teman HMI telah audensi dan kami memang perlu masukan-masukan dan jadi bahan evaluasi kami,” tuntasnya. (isr)

Sumber: