Tiga Pejabat BBPJN Sumut Dinonaktifkan Usai OTT KPK, Kementerian PU Lakukan Evaluasi Total

BACA JUGA: Cara Dapat Saldo DANA Gratis dari Aplikasi Penghasil Uang Scratch Cash

Semua pejabat diminta segera berbenah diri. Siapa pun yang terbukti tidak bersih akan disingkirkan. Tidak ada toleransi terhadap penyelewengan.

Dody juga mengingatkan pesan Prof Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo bahwa pembangunan Indonesia selama ini masih terbebani ekonomi berbiaya tinggi.

Tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu dampaknya. Karena itu, menurut Dody, reformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak.

Sebelumnya, Kamis 26 Juni 2025 malam, KPK menetapkan 5 tersangka dalam OTT di Sumut. HEL, salah satu ASN Kementerian PU, ikut terjerat dugaan suap proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional.

BACA JUGA: Kembali Bersinar di Panggung Internasional, BRI Borong 15 Penghargaan di Ajang FinanceAsia 2025

Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung penegakan hukum. Mereka juga berjanji memperkuat sistem pengawasan internal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Evaluasi Besar-Besaran di Tubuh Kementerian PU

Tidak hanya menonaktifkan pejabat di Sumut, Kementerian PU juga akan menggelar evaluasi menyeluruh. Menteri Dody menyampaikan rencana itu dalam konferensi pers, Sabtu 28 Juni 2025.

Dia mengaku prihatin atas kejadian OTT tersebut. Karena itu, evaluasi internal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pembangunan.

BACA JUGA: Hari Ini dalam Sejarah: Dari Kemerdekaan AS hingga Pemilu Langsung Pertama di Indonesia

Peristiwa ini, katanya, menjadi pengingat keras bahwa pembangunan masih terhambat oleh biaya tinggi. Dia menambahkan biaya pembangunan makin tidak efisien apabila kebocoran anggaran tidak dihentikan.

Karena itu evaluasi akan dilakukan. Mulai pejabat eselon I, eselon III hingga PPK. Langkah ini mendapat restu presiden.

Pekan depan, proses evaluasi akan dimulai. Tujuannya untuk memastikan Kementerian PU bersih, efisien dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Dody juga mengapresiasi kinerja KPK dan Kejaksaan. Mereka dinilai telah menjaga integritas pembangunan. Dedikasi mereka dinilai sangat penting untuk mendorong pembangunan yang transparan.

Sumber: