Sudah 3 Bulan Berlalu, Unsil Tasikmalaya Masih Tunggu Keputusan Sanksi Dosen Terduga Kasus Kekerasan
Ilustrasi dugaan kekerasan di kampus. istimewa for radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Lebih dari tiga bulan berlalu sejak kasus dugaan kekerasan seksual di Universitas Siliwangi (Unsil) Kota TASIKMALAYA mencuat ke publik.
Namun hingga kini, keputusan akhir dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait sanksi bagi dosen terlapor belum juga turun.
Padahal, pihak kampus telah merampungkan pemeriksaan internal dan merekomendasikan sanksi tingkat berat bagi dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kepala Biro Keuangan dan Umum Unsil, Nana Sujana, memastikan seluruh proses penyelidikan di tingkat universitas telah selesai sejak beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Raksa Budaya Santun Jadi Simbol Perayaan HUT ke-24 Kota Tasikmalaya yang Dekat dengan Warga
“Laporan hasil pemeriksaan sudah dikirim ke kementerian. Dari hasil pemeriksaan, Pak Rektor merekomendasikan sanksi tingkat berat. Kini kami tinggal menunggu keputusan resmi dari Kemendikbudristek,” ujar Nana, Sabtu 11 Oktober 2025.
Nana menjelaskan, penyelidikan dilakukan secara kolaboratif oleh tim gabungan Unsil dan Ditjen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti Saintek) Kemendikbudristek.
Hasilnya sudah diserahkan ke kementerian untuk diputuskan sesuai ketentuan hukum dan kode etik perguruan tinggi.
Kasus ini bermula pada Juni 2025, ketika seorang mahasiswi melaporkan dugaan kekerasan seksual ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unsil.
BACA JUGA:Sulit Tersenyum? Prompt AI Ini Bikin Senyummu Natural Instan
Setelah ditindaklanjuti, laporan tersebut diteruskan ke Kemendikbudristek untuk pemeriksaan lanjutan.
Meski proses penyelidikan kampus rampung sejak September, belum adanya keputusan dari kementerian memunculkan pertanyaan publik.
Banyak pihak menilai keterlambatan ini berpotensi menghambat keadilan bagi korban.
Puluhan mahasiswa sempat menggelar aksi di kampus Unsil pada 20 Agustus 2025, menuntut kejelasan penanganan kasus.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
