Diky Chandra Ingatkan Pejabat ASN Kota Tasikmalaya, Jaga Etika dalam Program MBG

Diky Chandra Ingatkan Pejabat ASN Kota Tasikmalaya, Jaga Etika dalam Program MBG

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. ayu sabrina / radar tasikmalaya--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menegaskan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dan etika birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. 

Hal itu ia sampaikan menyusul mencuatnya isu dugaan keterlibatan dua pejabat dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya.

Keduanya dikabarkan terlibat dalam aktivitas dapur MBG yang merupakan bagian dari program nasional pemberian makanan bergizi bagi siswa sekolah.

Meski belum ada keputusan resmi, Diky menilai keterlibatan ASN dalam kegiatan yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan kebijakan publik tidak pantas dilakukan, meski mungkin tidak secara eksplisit melanggar aturan hukum.

BACA JUGA:Sinergi Relawan dan Dinkes Tasikmalaya Jaga Kualitas Makanan Siswa MBG

“Kita lagi pelajari, dari sisi aturan apakah diperbolehkan. Aturan lama memang ada yang memperbolehkan selama tidak berpengaruh pada kebijakan lain, tapi ada juga aturan baru yang lebih ketat terkait ASN,” jelasnya, Rabu 1 Oktober 2025.

Menurut Diky, ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga netralitas, terutama dalam program pemerintah yang melibatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Ia menekankan, ASN seharusnya fokus pada tupoksi masing-masing, bukan justru masuk ke ranah kegiatan yang bisa memicu persepsi negatif publik.

“Secara etika enggak elok. ASN harus memberi contoh yang baik dalam menjaga batas profesionalitas. Kita sudah panggil untuk klarifikasi, mudah-mudahan ada solusi terbaik,” tegasnya.

BACA JUGA:Syarat Daftar Magang Nasional 2025, Dibuka Mulai 7 Oktober: Cek Jadwal dan Cara Buat Akun SIAPkerja

Ia menambahkan, langkah pemanggilan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika maupun tumpang tindih kepentingan di tubuh birokrasi. 

Pemerintah Kota Tasikmalaya, kata Diky, kini tengah menunggu hasil kajian hukum sebelum menentukan tindak lanjut.

Isu dugaan keterlibatan ASN dalam dapur MBG ini turut menambah sorotan terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Publik sebelumnya menyoroti beberapa persoalan, mulai dari distribusi hingga kualitas makanan yang belum sepenuhnya sesuai harapan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait