Mahasiswa Desak Pemkot Tasikmalaya Tuntaskan Krisis Sampah, Penataan Kota, dan Reformasi Birokrasi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Bale Kota Tasikmalaya, Senin 2 Juni 2025. 

Aksi yang dipimpin oleh Ketua BEM Universitas Siliwangi (Unsil), Muhammad Risaldi, ini diikuti oleh aliansi mahasiswa lintas kampus dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan.

Para mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang dinilai menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Raden Diky Chandra, khususnya dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Dalam orasinya, Risaldi menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan limbah plastik yang dinilai belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota.

BACA JUGA:Pemkot Tasikmalaya Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

"Kami menuntut langkah konkret dan sistematis dari Pemkot dalam menangani persoalan sampah, terutama limbah plastik. Tidak cukup hanya dengan imbauan. Harus ada kebijakan tegas, termasuk terhadap pelaku industri dan pengembang yang mencemari lingkungan," tegasnya.

Mahasiswa juga mengecam maraknya pembangunan ilegal di bantaran sungai yang dinilai membahayakan ekosistem dan rawan menyebabkan bencana seperti banjir. 

Mereka mendesak agar Pemkot menindak tegas pelanggaran tersebut tanpa pandang bulu.

Aliansi mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengelolaan sektor-sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

BACA JUGA:Jalan Provinsi atau Arena Sirkus Lumpur? Puluhan Pengendara Tergelincir di Cipatujah Tasikmalaya

Menurut mereka, potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa belum tergarap maksimal.

"Kami mendorong Pemkot untuk lebih inovatif dan akuntabel dalam menggali potensi PAD. Keterbatasan anggaran pelayanan publik salah satunya akibat pengelolaan PAD yang belum optimal," ujar Risaldi.

Mereka juga menuntut pembaruan dalam penataan ruang dan wilayah, agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota, melainkan juga menyentuh wilayah pinggiran.

"Penataan kota harus memperhatikan aspek kesehatan, mitigasi bencana, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kawasan hijau sebagai paru-paru kota," tambahnya.

Sumber: