15 ASN Dicoret dari Peserta PKA 2025, Kata Wakil Bupati Tasikmalaya: Saya Tidak Tahu Menahu

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Polemik pencoretan 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari daftar peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2025 di Kabupaten Tasikmalaya masih menyisakan tanda tanya besar.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengaku tidak mengetahui secara pasti ihwal pencoretan tersebut.

"Saya kurang tahu seperti apa. Kalau mau lebih jelas, sebaiknya langsung tanya ke Pak Bupati," ujar Asep kepada wartawan, Senin 14 Juli 2025.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin, menyatakan bahwa pencoretan itu merupakan kewenangan penuh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BACA JUGA:Kawasaki Brute Force 750 Model 2026: Tangguh, Canggih dan Siap Menjelajah, Cek Spesifikasinya

"Pelaksanaan pelatihan tetap berjalan. Pencoretan 15 peserta itu murni wewenang PPK, yaitu Bupati Tasikmalaya. Untuk detailnya, silakan konfirmasi langsung ke beliau," tegas Iing.

Sebagai informasi, pada 19 Juni 2025, BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat resmi berisi 40 nama ASN yang ditetapkan sebagai calon peserta PKA 2025. 

Pelatihan tersebut dijadwalkan digelar di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri, Kota Bandung.

Namun, pada 31 Juni 2025, BKPSDM kembali menerbitkan surat pemberitahuan baru. 

BACA JUGA:Kawasaki Rilis KX65 dan KLX110R Model 2026, Motor Off-Road Junior yang Siap Beraksi, Cek Spesifikasi

Isinya mengejutkan. Hanya 25 nama ASN yang dipertahankan, sementara 15 nama lainnya dicoret tanpa penjelasan atau keterangan resmi.

Langkah ini menuai sorotan publik. Pengamat kebijakan publik dan pemerintahan, Asep M. Tamam, menilai pencoretan mendadak tersebut berisiko memicu ketidakpercayaan di tubuh birokrasi.

"PKA itu penting untuk mencetak pemimpin birokrasi yang tangguh dan berintegritas. Jika pencoretan dilakukan tanpa alasan jelas, publik bisa menduga ada intervensi non-teknis, bahkan politis," ujar Asep.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan karier ASN.

Sumber: