Kondisi ini menyulitkan pengobatan penyakit spesifik, misalnya jantung dan lainnya. Sementara itu, produk ilegal dan palsu juga masih beredar.
Taruna menegaskan perlunya kolaborasi lebih luas. Salah satunya dengan Kementerian Pertahanan.
BPOM hanya memiliki 6.700 pegawai. Jumlah itu belum mampu menjangkau seluruh daerah, apalagi wilayah perbatasan.
Unit Pelaksana Teknis BPOM pun baru tersedia di tiap provinsi. Tapi baru kurang dari setengah kabupaten/kota yang terjangkau.
Melalui kerja sama ini, upaya pengawasan akan lebih optimal. Termasuk melawan peredaran obat ilegal dan produk makanan yang membahayakan.
Langkah nyata kolaborasi ini tercermin dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Arahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatannya.
Koperasi Merah Putih memiliki 80.081 unit. Di desa dan kelurahan. Salah satu unit usaha utama koperasi adalah apotek desa.
Kementerian Pertahanan mendukung distribusi obat generik melalui apotek desa. BPOM pun akan terlibat dalam pengawasan kualitas.
Itu dimaksudkan agar masyarakat memperoleh akses obat yang terjangkau dan aman. Terutama di wilayah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan.
Tak hanya obat, Kemhan juga bekerja sama dengan Kemenkes membangun fasilitas kesehatan. Fokusnya adalah daerah perbatasan dan rawan akses.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap rumah sakit milik Kemhan dapat dimaksimalkan. Dia ingin kerja sama ini memberi akses kesehatan yang adil bagi rakyat.
Di sisi lain, Kepala BPOM yakin atas kemampuan TNI dalam produksi obat. TNI dinilai memiliki kompetensi teknis yang mumpuni.
BACA JUGA: HONOR Pad X7 Hadirkan Tablet Baterai Besar dan Tampilan Menakjubkan
Agar kualitas obat buatan TNI sesuai standar, BPOM tetap akan melakukan sertifikasi CPOB (cara pembuatan obat yang baik).