Tak hanya masalah logistik, Bawaslu juga menyoroti risiko bencana alam yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara.
"Sebanyak 12 TPS kami identifikasi sebagai daerah rawan bencana. Sebagian besar TPS kami berada di luar ruangan, dan dengan musim hujan yang sedang berlangsung, kami khawatir terjadi gangguan yang mempengaruhi kelancaran pemilu," tambah Enceng.
Lebih lanjut, Bawaslu Kota Tasikmalaya juga menemukan bahwa ada 33 TPS yang berada sangat dekat dengan posko atau rumah tim kampanye pasangan calon (paslon).
BACA JUGA:Program KUR BRI: Solusi Finansial Andalan untuk UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Keberadaan TPS yang berdekatan dengan posko kampanye berisiko tinggi untuk dimanfaatkan dalam praktik politik uang.
Selain itu, Bawaslu mencatat ada 395 TPS yang terdaftar pemilih disabilitasnya di DPT. Pencatatan ini penting, mengingat kelompok pemilih disabilitas membutuhkan akses khusus, dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
"Kami berharap agar hak suara mereka tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Enceng.
Bawaslu juga menemukan beberapa TPS yang berada di daerah blank spot jaringan, seperti di kawasan Urug Kawalu dan Setiawargi Tamansari.
BACA JUGA:BRI Berikan Pelayanan Terbaik bagi Nasabahnya
"Keberadaan TPS di daerah dengan jaringan terbatas ini menjadi perhatian kami, karena bisa menghambat proses pengawasan atau bahkan komunikasi saat pemungutan suara," jelasnya.
Enceng Fuad mengimbau masyarakat Kota Tasikmalaya untuk tetap proaktif dalam mengawasi jalannya Pilkada ini.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam patroli pengawasan, terutama dalam mengantisipasi politik uang hingga menjelang pemungutan suara. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kualitas pemilu kita," tukas Enceng.
Bawaslu juga telah menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran.
"Jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat dapat langsung melapor ke kami. Kami akan memproses setiap laporan dengan serius," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa Bawaslu tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pilkada.