TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya telah mengidentifikasi hampir 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terjadinya praktik politik uang atau money politics dalam Pilkada yang akan dihelat besok Rabu 27 November 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad mengungkapkan, hal ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu guna memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil.
Menurut Enceng Fuad, potensi praktik money politics bisa terjadi sejak masa kampanye dimulai beberapa waktu lalu hingga menjelang pemungutan suara. Maka pihaknya terus intesif melakukan pengawasan.
"Kami telah menemukan indikasi kuat adanya politik uang yang melibatkan berbagai faktor," ujar Enceng dalam konferensi pers usai Media Gathering di Hotel Harmoni, Senin 25 November 2024 sore.
BACA JUGA:Inzaghi Pastikan Calhanoglu dan Lautaro Tampil Lawan RB Leipzig: Latihan Hari Ini Berjalan Lancar"Seperti keberadaan tokoh masyarakat yang berpengaruh, TPS dekat ke rumah pengurus partai politik, lokasi TPS yang berada di sekitar rumah kandidat, dan lain sebagainya," sambungnya.
Selain itu, Enceng juga menerangkan bahwa Bawaslu telah memetakan 23 indikator rawan di TPS, dengan 16 di antaranya berisiko tinggi.
Salah satunya adalah permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 318 TPS yang tidak memenuhi syarat.
"Beberapa pemilih yang sebelumnya tercatat sebagai warga sipil, kini beralih status menjadi anggota TNI-Polri. Selain itu, ada juga pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT dan lain sebagainya," terangnya.
BACA JUGA:Guru Tarik Gaji Bulanan di BRI, Menyenangkan Layanan Cepat dan Mudah
Tak hanya itu, ada 57 TPS yang terdeteksi memiliki pemilih tambahan. Hal ini bisa menambah kerawanan, karena pemilih yang pindah tempat tinggal dapat menjadi sasaran untuk praktik manipulasi suara.
"Kami juga khawatir bahwa sejumlah TPS di daerah-daerah tertentu rentan terhadap penyalahgunaan yang berkaitan dengan politik uang. Ada 400 TPS rawan money politics," terang Enceng.
Salah satu hal yang menarik perhatian Bawaslu juga adalah potensi adanya masalah logistik, seperti tertukarnya surat suara antar TPS.
Hal ini sudah pernah terjadi dalam Pemilu sebelumnya, dan Bawaslu menilai bahwa risiko tersebut masih ada.
BACA JUGA:Transfer Mudah Setor Murah, BRILink Permudah Masyarakat Prabumulih Setor-Tarik Tunai
"Indikator terkait logistik seperti tertukarnya surat suara antar TPS memang selalu menjadi perhatian kami, terutama karena pengalaman di Pemilu Pilpres-Pileg sebelumnya menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi," beber Enceng.