Pembagian Jadwal Libur ASN di Kota Tasikmalaya Akan Diperbarui, Pastikan Kelancaran Pelayanan Publik
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Menyongsong libur Lebaran 2024, pembagian jadwal libur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tasikmalaya akan diperbaharui.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan publik yang harus tetap berjalan selama masyarakat merayakan Idul Fitri.
Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan menjelaskan, dengan beroperasinya call center Gerak Cepat (GeCe) 112, piket akan diatur bagi instansi-instansi yang layanannya diperlukan selama 24 jam.
"Kita akan menyesuaikan pembagian jadwal libur pegawai, terutama untuk layanan darurat dan keamanan yang harus tetap berjalan tanpa henti. Beberapa layanan publik juga tetap harus beroperasi selama Idul Fitri," katanya kepada wartawan, Senin 1 April 2024.
Contohnya, terang dia, instansi pelayanan seperti RSUD, puskesmas, BPBD, Damkar, serta Satpol PP akan tetap beroperasi setiap hari dengan menyediakan pejabat yang siaga untuk merespons kebutuhan publik tertentu.
Kemudian tim respons atas laporan atau aduan publik di GeCe 112 juga akan berjaga.
"Kami akan menetapkan piket khusus, terutama dengan adanya GeCe 112. Semakin banyak yang mengetahuinya, semakin banyak pula yang mengaksesnya. Oleh karena itu, kami akan mengatur agar para ASN tetap dapat menjalankan tugas mereka selama liburan Lebaran," terangnya.
BACA JUGA:Perlu Dievaluasi: Upaya Meningkatkan Edukasi dan Efektivitas PSN di Kota Tasikmalaya
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, menekankan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin melek informasi.
"Setidaknya harus ada pejabat yang siaga di setiap instansi untuk merespons aduan masyarakat. Dengan teknologi informasi yang semakin dimanfaatkan oleh publik, pemerintah harus tanggap dalam bertindak," tuturnya.
Anang juga menegaskan pentingnya instansi-instansi vital dan strategis untuk tetap siaga selama libur, agar tidak terjadi kecolongan dalam merespons kejadian atau keluhan masyarakat.
"Yang terpenting adalah responsifitas, jangan sampai masyarakat merasa lambat dalam mendapat tanggapan dari pemerintah. Hal itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan solusi yang tidak memuaskan," jelasnya.