Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sesuai Undang-Undang Desa, pelaksanaan pilkades dilakukan secara serentak menimbulkan beban penganggaran yang cukup besar.
Maka, kata dia, dengan mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, katanya, akan semakin meringankan pemda dalam menjalankan fungsi anggaran untuk pemilihan kepala desa.
"Dukungan saya atas perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu," kata Said Abdullah.
Dengan demikian, lanjut dia, kepala desa terpilih bisa lebih fokus bekerja merealisasikan janji janji kampanyenya.
Bagaimana dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Nah, masa jabatan juga harus mengikuti masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Pentingnya perubahan masa jabatan BPD, kata dia, diperlukan agar kontrol BPD bisa berjalan efektif dan pararel secara waktu dengan periode masa jabatan kepala desa, di mana dapat dipilih kembali untuk dua periode masa jabatan.
"Perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama dari 6 tahun menjadi 9 tahun diperlukan kontrol lebih efektif, tidak saja dari kelengkapan struktural, baik melalui BPD sebagai mitra kerja kepala desa," ujarnya.
Angin segar masa jabatan kades bisa diperpanjang. Banggar DPR RI sudah kirim sinyal positif. Ini alasannya.
Tuntutan para kepala desa agar masa jabatan diperpanjang dari 6 menjadi 9 tahun mendapatkan tanggapan positif dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Dia mengapresiasi tuntutan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatan dan 6 tahun menjadi 9 tahun.
Angin segar masa jabatan kades diperpanjang pun telah ada dari arah DPR RI.
DPR RI memberikan respons atas demonstrasi ratusan hingga ribuan kepala desa di depan Gedung DPR RI.
Para kades itu menuntut agar Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan kepala desa direvisi dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
"Mengapresiasi aspirasi para kepala desa yang menghendaki perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun," kata Said Abdullah, lewat keterangan tertulis, Selasa 17 Januari 2023.
Pilkades dengan masa jabatan 6 tahun, kata Said Abdullah, kerap menimbulkan pembelahan sosial yang berlangsung cukup lama.
Nah, pembelahan sosial itu belum kunjung pulih karena waktu jabatan yang dinilai singkat.