Aturan Baru BBM Bersubsidi Berlaku 2023, Beli Solar dan Pertalite Dibatasi, Cara Pembeliannya Diatur di Sini

Minggu 25-12-2022,20:50 WIB
Editor : Usep Saeffulloh

JAKARTA, RADARTASIK.COM— Aturan baru BBM bersubsidi berlaku 2023. Jadi pembelian Solar dan Pertalite dibatasi. Ini tata cara pembeliannya. 

Saat ini tengah digodok oleh Kementerian ESDM aturan baru BBM bersubsidi berlaku 2023 itu. Ditargetkan aturan baru tersebut segera berlaku mulai 2023.

Aturan baru BBM bersubsidi berlaku 2023 itu soal revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Dalam aturan baru BBM bersubsidi itu akan mengatur tentang kriteria pengguna BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Pertamina.

BACA JUGA: Mulai 2023 Beli Solar dan Pertalite Dibatasi, Ini Aturan Baru BBM Bersubsidi, CNG Setara Pertamax Turbo

Jadi, mulai 2023 beli solar dan pertalite dibatasi dan tak boleh asal lagi. 

Mulai 2023 beli solar dan pertalite dibatasi dan tak boleh asal lagi karena ada tata cara yang akan diatur sesuai dengan hasil revisi perpres itu nanti.

Soal mulai 2023 beli solar dan pertalite dibatasi karena pembelian solar dan pertalite sebagai BBM Pertamina bersubsidi itu akan dilakukan dalam aplikasi Mypertamina.

BACA JUGA: Wow Amazing! Sepeda Motor Listrik Tak Perlu Ganti Oli, BBL Jauh Lebih Murah dari BBM Pertalite

Dengan pengaturan pembelian solar dan pertalite sebagai BBM Pertamina bersubsidi itu maka hanya pengguna kendaraan roda empat dan roda dua sudah terdaftar saja yang dapat beli solar dan pertalite.

Namun demikian, bagi yang terdaftar dalam aplikasi Mypertamina itu ada kriteria pengguna BBM subsidi. 

Karena ada kaitannya dengan spesifikasi kendaraan. Jadi pembatasan cubicle centimeter (CC) kemungkinan akan menjadi patokan.

Meskipun demikian, hal itu sampai saat ini belum menjadi keputusan final.

BACA JUGA: Horeee, 30.000 Perahu Nelayan Akan Pakai CNG, Pengganti BBM Pertalite Irit, Kualitas CNG Setara Pertamax Turbo

Jadi, selama pembahasan aturan baru BBM bersubsidi maka pertimbangan pemerintah terkait CC kendaraan dan kriteria lain akan jadi fokus utama. Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kategori :