JAKARTA, RADARTASIK.COM - Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Provinsi Riau Eko Wibowo meminta pemerintah pusat tidak mempersulit guru non-ASN dalam seleksi PPPK 2022.
Selain itu, Eko juga mendesak kepada pemerintah agar mengangkat seluruh guru honorer asli, yakni yang sudah diverifikasi validasi, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.
"Melihat jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK, tidak bisa selesai tahun depan," kata Ekowi, sapaan akrabnya, seperti dilansir JPNN.com, Rabu, 28 September 2022.
Ekowi mengungkapakan hingga saat ini sudah ada jutaan honorer di instansi pemerintah sudah jutaan.
BACA JUGA: Tahun Ini, 1 Juta PPPK Akan Direkrut, Tenang, Pemerintah Siapkan Rp 14 Triliun untuk Gaji Mereka
Sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan kuota PPPK pada 2022.
Supaya cepat terjadi pengangkatan PPPK 2022 hingga 2023, Ekowi menyarankan kepada pemerintah agar langsung mengangkat guru honor yang ada, asalkan datanya telah valid dan akurat.
Pemerintah pusat melalui MenPAN-RB Azwar Anas, ujar Ekowi, harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan PPPK. Seleksinya tidak mempersulit honorer.
"Prinsipnya kami ingin pemerintah mempermudah pengangkatan PPPK dari honorer," ujarnya.
Seleksinya cukup dengan pendataan administrasi, tidak perlu lagi pakai tes yang menghabiskan anggaran. Lebih baik untuk selesaikan honorer jalur pendataan administrasi.
Rencana Penghapusan Honorer Bikin Galau
Tokoh muda pendidikan di Riau yang sangat getol menyuarakan nasib guru honorer itu memberikan saran supaya penghapusan honorer mulai 28 November 2023 dikaji ulang.