Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal.
BACA JUGA:Jasad Pemancing yang Tenggelam di Sungai Citanduy, Tasik, Ditemukan Tak Kurang dari 24 Jam
Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.
Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.
“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” jelasnya.
Untuk aksi demo di Jakarta, Said Iqbal kembali mengungkapkan akan dipusatkan di gedung DPR RI. Tujuannya meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegas Presiden KSPI tersebut.
BACA JUGA:Sindir Wagub Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Corbuzier Ajak Siva Aprilia Jadi Istri Kedua untuk Cegah HIV
“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” imbuhnya.
Rencananya selain di Jakarta, demo besar-besaran buruh yang akan digelar pada 6 September nanti juga digelar serentak di provinsi lainnya di Indonesia.