JAKARTA, RADARTASIK.COM— Data dan pertimbangan mengenai ketahanan APBN untuk menyangga subsidi BBM telah dikantongi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data soal pertimbangan mengenai ketahanan APBN menyangga subsidi BBM tersebut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden Jokowi menyatakan dirinya yang akan memutuskan apakah BBM naik atau tidak.
BACA JUGA: Cari Pemancing Tenggelam di Citanduy, Tasik, Tim SAR Gabungan Sisir Sungai Sejauh 3 Kilometer
"Saya sudah sampaikan, kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya, hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya, tinggal ini kami putuskan," kata Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Lampung, Sabtu, 3 September 2022.
Saat ditanya wartawan kapan Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM terbaru, eks gubernur DKI Jakarta itu hanya mengangguk sembari tersenyum.
Mantan wali kota Solo itu lalu meninggalkan awak media yang ada di depannya.
BACA JUGA: Viral, Puluhan Siswa SMP Mengamuk, Merusak Sekat Ruang Belajar SD hingga Jebol
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyerahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan pemerintah menyubsidi bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah barang lainnya.
Presiden Jokowi menyampaikan angka inflasi Indonesia sudah berada pada 4,94 persen.
Angka itu dibebani besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp 502 triliun.
BACA JUGA: Iseng Membawa Petaka, Oknum Dokter Bayar Tukang Pijat Pakai Uang Palsu Hasil Ngeprint di Puskesmas
Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.
"Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kami di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun, angkanya gede sekali,” ujarnya.
“Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tetapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," tutur saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).