Apalagi, peristiwa ambruknya jembatan bertepatan dengan masa Covid-19 yang mulai memuncak.
Anggaran waktu itu, jelas dia, difokuskan untuk penanganan Covid-19 hingga tingkat RT, RW dan Desa.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi. -Ujang Nandar/radartasik.disway.id
"Keterbatasan kemampuan APBD yang diakibatkan Covid-19 bukan satu jembatan. Bahkan, 40 persen anggaran kita termasuk desa, untuk Covid-19," katanya saat ditemui di Islamic Center Bojongkoneng, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (29/6/22).
Ade pun meminta maaf, karena tidak bisa segera membangun jembatan tersebut. " Dengan segala kerendahan hati, saya mohon dan mohon do'a. Kami sedang mencari formula bagaimana APBD bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, mudah mudahan tahun 2023 bisa lebih baik lagi," ungkap dia.
BACA JUGA:Dewan: Pemkab Tasikmalaya Harus Hadir, Segera Perbaiki Jembatan di Cikatomas yang Putus Sejak 2016!
Ade menjelaskan, kesulitan tersebut tak berhenti di situ, kini muncul permasalahan baru. Pemerintah pusat telah menghilangkan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan.
"Berat bagi kami jika pemerintah pusat benar-benar menghapus menu DAK untuk infrastruktur. Kami jelas kesulitan untuk mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur nanti," Tambah Ade.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat melihat kondisi di daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya. "Jangan melihat Kabupaten Tasikmalaya dari Monas, lihatlah kami di lapangan," harap dia.