Kasatpol PP Tegaskan Linmas Tetap Dianggarkan di APBD 2026 Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Roni AKS, meluruskan pernyataan Komisi I DPRD yang menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tidak menganggarkan kebutuhan Linmas dalam APBD 2026. 

Ia menegaskan, anggaran untuk Linmas tetap tercantum dan mencakup berbagai kebutuhan operasional.

“Pernyataan yang mengatakan Linmas tidak dianggarkan itu keliru. Dalam APBD 2026 tetap ada program untuk Linmas, meskipun tidak hanya berupa insentif, tapi juga dukungan operasional seperti asuransi dan peningkatan kapasitas,” ujar Roni, Rabu 12 November 2025.

Roni menjelaskan, pemberian insentif Linmas menjadi tanggung jawab pemerintah desa, karena pengangkatan anggota Linmas dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

BACA JUGA:Cari Hape Sejutaan? Ini Tiga Alasan Buat Ganti Hape Lama ke Samsung Galaxy A07

Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Masyarakat, pemerintah desa memiliki kewenangan menganggarkan insentif Linmas melalui APBDes yang bersumber dari dana APBD pusat maupun daerah.

“Yang mengangkat Linmas itu kepala desa. Jadi, secara aturan, biaya insentif dibebankan kepada pemerintah desa. Dalam Permendesa juga sudah diatur ada subprogram perlindungan masyarakat yang bisa digunakan untuk anggaran Linmas,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada 2024 Pemkab Tasikmalaya memang sempat membantu pembayaran insentif Linmas karena keterbatasan anggaran di beberapa desa. 

Namun bantuan itu bersifat sementara dan tidak boleh menjadi sumber ganda dengan anggaran desa.

BACA JUGA:Longsor di Bojonggambir dan Culamega Tasikmalaya, Akses Jalan Sempat Lumpuh

“Tidak boleh ada dua sumber pembayaran. Tahun lalu Pemkab membantu karena ada ruang fiskal, tapi kewajiban utama tetap di desa,” katanya.

Meski begitu, Pemkab Tasikmalaya tetap mengalokasikan dukungan untuk Linmas dalam APBD 2026, terutama dalam bentuk asuransi tenaga kerja, pelatihan, dan peningkatan kapasitas agar Linmas lebih profesional dan terlindungi.

“Linmas harus memiliki perlindungan ketenagakerjaan. Itu tetap kita anggarkan di APBD 2026. Selain itu, ada juga kegiatan pelatihan dan pemberdayaan,” tegas Roni.

Ia memastikan, isu bahwa Linmas tidak dianggarkan di APBD 2026 hanyalah bentuk kesalahpahaman publik.

Sumber: