Radartasik, TASIKMALAYA – Penghapusan honorer mulai 2023 akan menjadi masalah besar bagi daerah jika tidak ada penggantinya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi.
Rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat akan menjadi permasalahan yang serius. Apalagi tenaga honorer itu bukan hanya ada di Kabupaten Tasikmalaya, namun secara nasional.
"Saya kira ini akan menjadi masalah besar bila betul-betul ditiadakan," katanya kepada radartasik.disway.id, Kamis (15/6/2022).
Menuruti Ami Fahmi, tenaga honorer di Kabupaten Tasikmalaya jumlahnya ribuan.
Honorer yang bertugas di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya saja, kata Ami Fahmi, mencapai 5.000 orang lebih. Itu belum honorer di instansi non sekolah.
"Di sekolah saja saat ini masih ada yang satu orang PNS dan lainnya tenaga honorer, itu yang saya sebut akan menjadi permasalahan besar," ungkap Ami Fahmi.
Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya ini setuju bila nama honorernya saja dihapus, namun jangan tenaga honorernya.
"Saya kira akan sulit bila seluruh Indonesia (honorer) itu diganti karena cukup banyak honorer itu,” ujarnya.
“Di Kabupaten Tasikmalaya saja ada 5000 tenaga honorer itu di tingkat sekolah dasar saja, belum di tingkat SMP dan instansi pemerintah lainnya," kata dia.
Ami Fahmi meminta pemerintah pusat segera menyediakan opsi agar tenaga honorer itu tidak dihapus ketenagaannya dengan tetap memberdayakan mereka honorer yang ada saat ini.
"Artinya harus ada alternatif lain agar tenaga honorer itu tetap bekerja, misalnya menjadi P3K atau lainnya sehingga mereka tetap bekerja untuk pemerintah," kata Ami Fahmi.
Ami Fahmi berharap, mengenai rencana penghapusan honorer bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan dorongan agar honorer tetap bisa diberdayakan.
"Harapan besar kami dikaji ulang, kalau pun dihapus hanya namanya saja, tenaga kerjanya tetap diberdayakan dan bekerja," harap dia.
Bupati Setuju Jika Nomenklaturnya Diubah