Radartasik, KABUPATEN TASIK – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Giri Pribadi merespons saran Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi.
Sebelumnya, Asep Sopari Al-Ayubi menyarankan ada pengamanan ganda untuk mobil desa. Di antaranya pemasangan alarm dan kunci stir. Termasuk penggunaannya, jangan dipakai untuk urusan keluarga.
Giri Pribadi menyatakan hingga saat ini belum ada SOP (standar operasional prosedur) berkaitan pemasangan alarm ataupun pengamanan untuk mobil dinas desa. ”Untuk pengamanan selama ini tergantung setiap desa-desa,” katanya saat dihubungi Radartasik, Rabu (11/5/2022).
BACA JUGA: Seorang Anak di Bekasi Terindikasi Hepatitis, Kini Dirujuk ke RSCM
Dia menjelaskan selama ini, mobil dinas desa masih berstatus hak guna pakai. Walaupun sudah diserahkan kepada pemerintah desa, namun belum ada proses hibah.
Sehingga, sambung dia, pemerintah desa belum bisa berbuat banyak terkait mobil dinas desa karena saat ini asetnya masih milik Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA: 14 Mobil Desa di Tasikmalaya Sudah Hilang, Ketua DPRD: Jangan Dipakai Urusan Keluarga
Dengan begitu, pihaknya akan melakukan komunikasi berkaitan status mobil desa itu. ”Nanti Apdesi akan mendorong ke bupati agar jelas SOP penggunaan kendaraan dinas desa itu, agar jelas,” katanya.
Dengan SOP yang jelas itu, sambung dia, nantinya lebih jelas dari segi penggunaannya, mulai dari sopir dan manajemennya.
BACA JUGA: Sudah 14 Mobil Dinas Desa di Kabupaten Tasikmalaya Hilang, Wakil Ketua DPRD: Miris Ya…Kok…
”Tingkat keamanan yang membawa kendaraan itu seperti apa, agar diseragamkan di seluruh desa. Itu akan dikomunikasikan dengan pemerintahan desa,” kata dia.
Dengan masih hak guna pakai, menurut dia, asuransi pun masih seharusnya ditanggung pemerintah daerah karena asetnya masih milik pemerintah daerah.
BACA JUGA: 14 Mobil Dinas Desa di Kabupaten Tasikmalaya Sudah Hilang, Belum Ada yang Ditemukan, Waduh…
Namun, saat ini pemerintah desa yang menanggung asusransi kendaraan dinas desa. ”Asuransi sendiri masih dialokasikan dari APBDes selama ini,” kata dia. (Ujang Nandar / Radartasik.disway.id)