RADARTASIK, KOTA TASIKMALAYA – Kondisi RSUD dr Soekardjo beserta program janji politik kepala daerah soal wira usaha baru (WUB) mendapat catatan dari wakil rakyat. Hal itu terungkap saat paripurna pembukaan masa sidang dan persetujuan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ wali kota.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim menuturkan, dari seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan panitia khusus (pansus), persoalan krusial yang diketahui bersama, yakni rumah sakit. “Kita ketahui bersama dan sudah cukup mencuat ke publik, ini mesti diperhatikan lantaran banyak catatan dari pansus kaitan persoalan itu,” tuturnya usai paripurna, Senin (9/5/2022).
Selain itu, pihaknya juga menyayangkan realisasi WUB yang sejauh ini hanya terkesan memenuhi aspek kuota saja. Dimana dalam satu tahun dipatok target 1.000 WUB dicetak oleh setiap organisasi pemerintah daerah (OPD).
BACA JUGA: Pohon Tumbang Akibat Terserempet Truk, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat
“Program tersebut bisa kita katakan gagal. Pemkot sebatas mengejar kewajiban memenuhi target peserta, bukan impact atau output dari programnya,” keluh Politisi Gerindra tersebut.
“Jadi program WUB ini sangat lemah sekali, dan hanya sekadar menyerap anggaran bahkan cenderung menghambur hamburkan anggaran. Dan pemkot gagal mengawal program ini,” tegasnya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dede Muhammad Muharam dalam interupsinya meminta agar pemkot lebih peka menyikapi kondisi RSUD dr Soekardjo. “Segera tunaikan kewajiban pemkot untuk membayar tunggakan ke RSUD yang jumlahnya mencapai Rp 12 miliar. Hal itu tak lain agar kinerja rumah sakit bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Merespons sejumlah catatan dari wakil rakyat terkait keadaan RSUD, Wali Kota H Muhammad Yusuf mengatakan tengah mengkaji sejumlah kebijakan, salah satunya soal kerjasama operasional (KSO). Menurutnya, KSO dibuat ketika rumah sakit tidak bisa memenuhi pembiayaan sendiri, maka boleh melakukan kerjasama.
BACA JUGA: H+7 Lebaran, Ribuan Pebalik Tasik Tujuan Jakarta Antre di Stasiun KA
Akan tetapi, kerjasama yang dibangun mesti saling menguntungkan. “Sekarang tinggal ditinjau lagi, mana KSO yang perlu direvisi. Kita akan inventarisir dulu. Saya nanti menerima laporan dari dewan pengawas, mana saja KSO yang perlu direvisi, dan sudah habis kontrak, segera diputus, kalau mau diperpanjang, mungkin bisa dicari alternatif lain untuk perpanjangannya,” tuturnya.
Yusuf mencontohkan, kondisi pengelolaan laboratorium saat ini kontraknya sudah habis. Ia berharap ke depan RSUD bekerjasama dengan BUMN agar lebih nyaman dan juga diharapkan ke depannya persediaan obat bisa dikerjasamakan dengan lembaga bonafit serupa.
“Saya sudah berbicara dengan beberapa BUMN yang bergerak di bidang itu, dan siap menyuplai obat ke rumah sakit no limit. Jangan sampai terjadi kekosongan obat,” jelas Yusuf.
Menurutnya, persoalan obat ada perbaikan tidak seperti sebelumnya. Hanya, pada praktiknya masih ditemukan beberapa item yang kurang tersedia secara stok, padahal dibutuhkan pasien.
BACA JUGA: WASPADA! DBD Mengganas di Kota Tasikmalaya, 736 Kasus Sejak Januari, 14 Diantaranya Meninggal Dunia
“Kasihan kalau pasien harus beli obat keluar, karena harga obat di luar jelas berbeda dengan didalam rumah sakit. Jadi kita akan perbaiki dulu managemen di rumah sakit, dasarnya laporan dari dewan pengawas,” ujar dia.