Dewan Desak Transparansi Dana Pajak Listrik, Soroti Jalan Gelap di Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuka secara transparan penggunaan dana Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik. 

Anggota dewan dari PDI Perjuangan menilai kurangnya keterbukaan ini berisiko menimbulkan opini negatif masyarakat, apalagi kondisi penerangan jalan umum (PJU) di banyak titik kota dinilai memprihatinkan.

“Pemerintah seharusnya mengalokasikan pendapatan PBJT ini secara konkret untuk pemeliharaan PJU. Masyarakat sudah membayar pajaknya lewat tagihan listrik bulanan, maka pelayanan yang diberikan pun harus sebanding,” kata Kepler, Rabu 6 Agustus 2025.

Menurut Kepler, realisasi pendapatan dari PBJT tenaga listrik setiap tahun menyentuh angka fantastis, yakni antara Rp45 miliar hingga Rp47 miliar.

BACA JUGA:ODF 100 Persen Jadi Tiket Emas, Kota Tasikmalaya Optimis Raih Penghargaan Kota Sehat Nasional

Namun, penggunaan dana tersebut belum pernah dijabarkan secara rinci kepada publik.

“Angka pendapatan pajaknya bisa diakses secara online, tapi peruntukannya masih tertutup. Padahal ini menyangkut hak publik yang dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi,” tegasnya.

Kepler juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan PJU. 

Dengan dana sebesar itu, katanya, Pemkot seharusnya tidak membiarkan banyak ruas jalan di Kota Tasikmalaya gelap gulita.

BACA JUGA:Cara Agar KUR BRI Cepat Disetujui, Cek Syarat dan Tabel Pinjaman 2025 Mulai Rp 100 Juta

“Saya mendorong agar anggaran pemeliharaan di Dishub ditingkatkan. Jangan sampai kota ini dibiarkan gelap seperti sekarang,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tasikmalaya, realisasi PBJT tenaga listrik hingga Juli 2025 sudah mencapai Rp25,64 miliar, atau lebih dari 50 persen target tahunan.

Tren realisasi PBJT dari tahun ke tahun juga menunjukkan capaian di atas target:

* 2022: Target Rp44,41 miliar, realisasi Rp45,30 miliar (101,98%).

Sumber: