PPP-PKS Dukung Pinjaman Daerah untuk Perbaikan Infrastruktur Tasikmalaya, ini Alasannya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Wacana Pemerintah Kabupaten TASIKMALAYA untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar demi mempercepat perbaikan infrastruktur jalan mendapat dukungan penuh dari Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten TASIKMALAYA.

Fraksi gabungan ini menilai, langkah tersebut merupakan inovasi fiskal yang berani dan diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, asalkan seluruh prosesnya dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ketua Fraksi PPP-PKS, Hidayat Muslim, menegaskan bahwa pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang tabu atau mustahil dilakukan. 

Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah realistis dan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sudah lama terbengkalai.

BACA JUGA:Angsuran Termurah KUR BRI 2025 Pinjaman Rp 10 - Rp 100 Juta, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya

“Pinjaman daerah jangan dipandang pamali. Ini adalah inovasi fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam hal perbaikan jalan yang sudah lama rusak,” ujar Hidayat, Jumat 10 Oktober 2025.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat opsi pinjaman menjadi langkah logis. 

Tanpa terobosan seperti ini, katanya, perbaikan jalan akan terus berjalan lambat dan tidak menyeluruh.

“Selama ini perbaikan jalan hanya tambal sulam. Satu dua kilometer diperbaiki, yang lain rusak lagi. Kalau tidak ada keberanian dan inovasi, kondisi ini tidak akan berubah,” tegasnya.

BACA JUGA:Peduli Kesehatan Mental, Aktivis Tasikmalaya Ajak Warga Jaga Pikiran Sehat Seperti Tubuh

Hidayat menegaskan, Fraksi PPP-PKS mendukung penuh rencana pinjaman ini dengan syarat seluruh prosesnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Ia juga menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menilai rencana ini berisiko seperti kasus di daerah lain.

“Pinjaman di daerah lain digunakan untuk belanja pegawai. Di Tasikmalaya, pinjaman ini murni untuk belanja modal pembangunan infrastruktur jalan. Peruntukannya jelas dan sejalan dengan program nasional maupun provinsi,” jelasnya.

Menurut Hidayat, kemampuan keuangan daerah untuk membayar cicilan pinjaman sudah diperhitungkan matang.

Sumber: