Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya Pilih Benahi RSUD dr Soekardjo Tanpa Alih Kelola ke Pemprov
Bagian depan bangunan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya dari Jalan Rumah Sakit, Kamis 31 Juli 2025. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota dan DPRD Kota TASIKMALAYA belum menyetujui aspirasi tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Soekardjo yang menginginkan pelimpahan pengelolaan rumah sakit ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Alih kelola dinilai bukan satu-satunya solusi untuk memperbaiki kualitas layanan di rumah sakit rujukan Priangan Timur itu.
Meski Pemprov Jabar membuka peluang pengambilalihan rumah sakit milik kabupaten/kota seperti RSUD MA Sentot Patrol (Indramayu) dan RS TNT Cikatomas (Kabupaten Tasikmalaya), namun Pemkot Tasikmalaya belum menunjukkan niat serupa terhadap RSUD dr Soekardjo.
Para nakes sebelumnya menyampaikan harapan agar RSUD dikelola Pemprov Jabar. Dukungan disampaikan melalui spanduk yang dibubuhi ratusan tanda tangan.
BACA JUGA:Sinergi FPT dan TNI Sukses Wujudkan Rumah Layak Huni di Kota Tasikmalaya
Namun keinginan itu belum mendapat respon positif dari pemangku kebijakan daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Uu Supangat, menegaskan bahwa pemerintah kota tengah memfokuskan upaya pembenahan internal rumah sakit.
“Kami belum memahami sepenuhnya motivasi nakes. Saya akan bertemu direksi RSUD untuk membahasnya,” ujarnya seperti dilansir dari radartasik.id, Rabu 30 Juli2025.
Ia tidak menampik bahwa RSUD memiliki sejumlah masalah struktural, seperti keuangan, SDM, hingga infrastruktur.
BACA JUGA:Transfer Lookman ke Inter Bisa Gagalkan Rencana MU Gaet Ederson
Namun menurutnya, pembenahan tetap dapat dilakukan oleh pemerintah kota.
“Wali kota, Dinas Kesehatan, dan DPRD sedang mendorong perbaikan, tetapi memang butuh proses,” terangnya.
Tahun ini, RSUD juga akan mengikuti program nasional penanggulangan kanker dan penyakit pembuluh darah, yang berpotensi mendatangkan bantuan peralatan medis dari pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, menegaskan bahwa pelimpahan pengelolaan ke Pemprov Jabar tidak menjamin perbaikan. Ia menyebut perbaikan justru bisa dimulai dari internal rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
