Akuntabilitas Anggaran Kota Tasikmalaya Dipertanyakan Usai Muncul Selisih Data BTT 2025

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Sorotan publik kembali mengarah pada akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemkot Kota TASIKMALAYA. 

Kali ini, perbedaan data terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 memicu pertanyaan soal transparansi fiskal pemerintah daerah.

Pemicunya adalah pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs Asep Goparullah, yang menyebut sisa dana BTT tahun 2025 hanya Rp50 juta.

Pernyataan itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan di RM Sambel Hejo pada 18 November lalu.

BACA JUGA:RS Islam Hj Siti Muniroh Tasikmalaya Rayakan Milad ke-31, Mewujudkan Teamwork Membentuk Akhlak

Namun, angka tersebut tidak sejalan dengan data yang tercatat di portal DJPK Kementerian Keuangan. 

Menurut DJPK, pagu BTT 2025 mencapai Rp11,87 miliar, dengan realisasi penggunaan per November baru Rp1,03 miliar. Selisihnya cukup jauh.

Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai perbedaan angka tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi persoalan keterbukaan pengelolaan uang negara.

“Ini bukan soal angka berbeda. Ini soal bagaimana pemerintah daerah mengelola, melaporkan, dan menjelaskan penggunaan anggaran publik. Kalau benar tinggal Rp50 juta, informasinya harus jelas, untuk apa, kapan digunakan, dan bagaimana pencatatannya,” tegas Nandang, Selasa 25 November 2025.

BACA JUGA:Dari Kampung ke Mancanegara: JNE Antar Zai Muslim Wear Menjadi Brand Mendunia

Ia menambahkan, dalam APBD Murni 2025 Pemkot Tasikmalaya bahkan menetapkan BTT sebesar Rp25 miliar, sehingga selisih antara dokumen daerah, laporan pusat, dan keterangan pejabat makin membingungkan.

Dalam konteks kebencanaan, ketidakjelasan angka BTT dapat berdampak langsung pada respons daerah menghadapi situasi darurat. 

BTT adalah pos yang seharusnya tersedia setiap saat ketika terjadi situasi luar biasa.

“BTT itu bagian dari kesiapsiagaan daerah. Kalau sisa anggarannya tidak jelas atau tidak sesuai laporan, itu berisiko besar karena bencana tidak menunggu pembahasan anggaran,” tambah Nandang.

Sumber: