Waduh! Anggaran Insentif Linmas di Tasikmalaya Menghilang Tahun Depan?

Waduh! Anggaran Insentif Linmas di Tasikmalaya Menghilang Tahun Depan?

Linmas Kabupaten Tasikmalaya saat latihan bersama. ujang nandar / radartasik.com--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Nasib insentif bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten TASIKMALAYA kini terancam hilang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

Hal itu mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2026 yang tengah dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah.

Isu ini mulai ramai setelah Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pembina Linmas, beberapa hari lalu. 

Dalam rapat itu terungkap bahwa pos anggaran insentif Linmas tidak lagi tercantum dalam rancangan plafon anggaran sementara.

BACA JUGA:Fenomena Baru di Tasikmalaya, Anak Dijadikan Jaminan Pinjol: Wajah Buram Ekonomi Digital

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyesalkan kebijakan tersebut. 

Menurutnya, penghapusan insentif Linmas bertolak belakang dengan komitmen politik Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, yang sebelumnya menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi para anggota Linmas.

“Insentif Linmas ini dulu disebut sebagai program prioritas oleh Bupati. Tapi sekarang malah dihapus dari KUAPPAS. Kami mempertanyakan konsistensi dan komitmen beliau,” ujar Asep kepada radartasik.com, Jumat 7 November 2025.

Asep mengungkapkan, permasalahan insentif Linmas sudah terjadi sejak tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:Persib Bandung Bawa Misi Besar Saat Kontra Selangor: Menaikkan Peringkat Liga Indonesia di AFC

Ada tunggakan pembayaran selama sembilan bulan pada tahun 2025, namun pemerintah daerah baru melunasi dua bulan saja setelah perubahan anggaran.

“Dari sembilan bulan yang tertunggak, baru dua bulan yang dibayar. Padahal mereka tetap menjalankan tugas,” terangnya.

Jika alasan penghapusan anggaran ini karena efisiensi, kata Asep, pemerintah seharusnya menjelaskan dasar pertimbangannya secara terbuka.

Menurutnya, masih banyak pos belanja lain yang bisa dirasionalisasi tanpa mengorbankan kesejahteraan Linmas.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait