Ketua Fraksi PDI-P Ragukan Efektivitas Pergeseran APBD Tasikmalaya untuk Infrastruktur, Begini Katanya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten TASIKMALAYA, Nanang Romli, menyampaikan keraguannya terhadap rencana pemerintah daerah yang hendak merealisasikan pembangunan infrastruktur melalui skema pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Menurutnya, peluang keberhasilan program tersebut sangat kecil karena keterbatasan struktur anggaran daerah saat ini.

“Dengan kondisi APBD 2025 yang sangat ketat, kemungkinan pembangunan infrastruktur melalui pergeseran anggaran bisa dikatakan cukup kecil,” ujarnya, Kamis 12 Juni 2025.

Nanang menegaskan bahwa pelaksanaan pergeseran APBD tidak bisa dilakukan secara instan, terlebih hingga saat ini APBD Perubahan 2025 pun belum dibahas dan disahkan oleh DPRD.

BACA JUGA:Satnarkoba Polres Tasikmalaya Bongkar Jaringan Narkoba dan Obat Ilegal Lewat Instagram

“Apalagi tahun ini, sebagian besar anggaran sudah terserap untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga ruang fiskal untuk sektor lain, termasuk infrastruktur, menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Nanang juga menyoroti tidak adanya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2025. 

Ketiadaan dana transfer tersebut semakin mempersempit ruang gerak pemerintah daerah.

“Struktur anggaran saat ini benar-benar sempit. Tanpa DAU dan DAK untuk infrastruktur, semakin sulit bagi daerah untuk bermanuver,” ungkapnya.

BACA JUGA:Membedah Kehebatan Kamera Huawei Pura 80 Ultra, Salah Satunya Fokus Otomatis dan Fitur Smart Satelit

Ia menambahkan, hingga pertengahan tahun ini, pembahasan arah anggaran daerah juga belum menunjukkan progres yang signifikan. 

Hal ini, menurutnya, memperkuat ketidakpastian realisasi target pembangunan, terutama untuk perbaikan jalan dan infrastruktur dasar lainnya.

“Kami belum melihat adanya langkah konkret dalam pembahasan anggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Nanang.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Sumber: