DPRD: Penuntasan Honorer di Kota Tasikmalaya Disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Menyusul aksi audiensi sejumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota TASIKMALAYA, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota TASIKMALAYA H. Hilman Wiranata menegaskan bahwa penanganan status dan penggajian honorer harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita bukan tidak ingin menyelesaikan persoalan honorer, tetapi tetap harus mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Hilman saat dimintai tanggapan kepada wartawan, Selasa 10 Juni 2025.

Hilman mengungkapkan, DPRD bersama perangkat daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia berharap, dengan meningkatnya pendapatan daerah, tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian bisa segera ditangani.

BACA JUGA:Sepi Pelanggan saat Iduladha, Jasa Giling Daging di Tasikmalaya Tetap Bertahan

“Doakan saja agar kami di DPRD dan dinas-dinas mampu meningkatkan PAD, sehingga sisa tenaga honorer bisa segera mendapatkan solusi,” katanya.

Menurutnya, pengangkatan dan penggajian tenaga honorer menjadi beban keuangan daerah yang perlu direncanakan secara bertahap. 

Skema penyelesaiannya bisa masuk dalam anggaran perubahan, tergantung kondisi fiskal.

“Kemungkinan dilakukan secara bertahap. Ini tanggung jawab bersama, tidak hanya DPRD, tetapi juga seluruh OPD untuk memaksimalkan potensi anggaran,” ujarnya.

BACA JUGA:Hari Ini dalam Sejarah: Italia Nyatakan Perang dan Peluncuran Penjelajah Mars

Ia menambahkan, jika pendapatan daerah meningkat, penambahan tenaga kerja honorer atau PPPK pun bukan hal yang mustahil.

“Kinerja pemerintahan harus tetap efisien dan efektif. Selama anggaran mencukupi, penambahan personel bisa dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, belum memberikan tanggapan terkait kendala pengangkatan honorer yang dihadapi saat ini.

Sebelumnya, pada Rabu 4 Juni 2025, sejumlah tenaga non-ASN dari berbagai OPD menggelar audiensi dengan Pemkot Tasikmalaya. Mereka menuntut kejelasan nasib dan status kepegawaian.

Sumber: