Hakim Tolak Praperadilan Kasus Pengeroyokan di Jalan SL Tobing Kota Tasikmalaya

Gedung Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya Kelas IA. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pengadilan Negeri (PN) TASIKMALAYA Kelas IA menolak permohonan praperadilan yang diajukan SW, ibu kandung NSP (19), terhadap Kapolres TASIKMALAYA Kota.
NSP sebelumnya menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan di Jalan SL Tobing bersama 4 terdakwa lainnya yang telah divonis hakim 1,8 tahun penjara.
Sidang dengan register nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tsm ini berlangsung pada Kamis 30 Januari 2025.
"Ya tadi kami sudah menjalani Sidang Pra Peradilan di PN Tasikmalaya Kelas IA," singkat Kasi Humas Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Jajang Kurniawan.
Sidang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Polda Jabar, termasuk Kombes Pol Nurhadi Handayani, AKBP Susi Bina Kurniati, dan beberapa perwira lainnya.
Hakim tunggal dalam persidangan ini adalah Maryam Broo, dengan Panitera Pengganti Engkus Kusmawan.
SW mengajukan gugatan praperadilan atas dugaan penangkapan dan penahanan tidak sah terhadap anaknya, NSP, yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pengeroyokan sesuai Pasal 170 KUHP.
Perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP B / 364 / XI / 2024 / SPKT / POLRES TASIKMALAYA KOTA tanggal 17 November 2024.
BACA JUGA:Rumah Lansia dan Madrasah Terbakar di Salawu Tasikmalaya, Diduga Api dari Tungku
Dalam petitumnya, pemohon meminta agar pengadilan menyatakan penangkapan dan penahanan NSP tidak sah, membatalkan status tersangka, serta memerintahkan penghentian penyidikan.
Pemohon juga menuntut rehabilitasi nama baik dan ganti rugi sebesar Rp1,003 miliar.
Namun, hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon dan menyatakan bahwa tindakan penyidik Polres Tasikmalaya Kota telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap NSP sah secara hukum, berdasarkan alat bukti yang cukup serta mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: