Retribusi Sampah di Kota Tasikmalaya Baru Terserap 21 Persen, DLH Klaim Telah Libatkan Warga

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Semenjak berlaku Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Retribusi mengalami perubahan, baik dari sisi potensial ataupun target capaian. Seperti Retribusi sampah yang kini berdasarkan pada Voltase Ampere.

Sejak Januari 2024 hingga 12 Juli 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat, retribusi sampah telah mengumpulkan Rp 853 juta. Nominal ini baru menempuh 21 persen dari total target tahunan Rp 4 Miliar. 

DLH mesti mengejar 79 persen kekurangan retribusi sampah, hingga nanti Desember 2024. Lima bulan tersisa untuk menggenjot penghasilan lewat limbah domestik tersebut. 

“Iya dicatatan kami segitu. Kemarin turut dibahas juga di evaluasia triwulan II,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, Feri Arif Maulana, kemarin Senin 15 Juli 2024. 

BACA JUGA:BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak

Dari segi penagihan, jadi catatan yang disampaikan kepada DLH dalm forum evaluasi tersebut. Belum lagi pada 2025, pihaknya diberi target untuk mengurangi pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir sebanyak 30 persen. 

“Optimalkan kembali dalam penagihan, itu sih catatannya. Ya ini masih perlu ada strategi lain. Mencoba berarti kan harus betul-betul door to door, untuk menagih kewajiban membayar retribusi,” terangnya. 

Seperti di Banyumas, beber Feri, daerah yang berhasil mengurangi pengiriman sampah ke TPA, hingga tersisa 10 persen penanganan residu saja. 

“Kita saaat ini baru pengurangan sampah di 30 persen itupun sedang dikejar. Sedangkan 70 persen lainnya kita penanganan. Targetnya tahun depan pengiriman sampah maksimal sebanyak 30 persen. Sekitar 90 ton harus berkurang dari sumber,” bebernya. 

BACA JUGA:Mayat Laki-Laki Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Irigasi Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Ia juga mengaku telah melibatkan masyarakat dalam mengurangi produksi sampah. Namun bukan hal mudah, apalagi kata Feri, DLH tidak bisa seorang diri menggenjot target olah sampah tersebut. 

“Kita libatkan masyarakat dalam Bank Sampah, mereka kan pengurusnya warga setempat. Itu bentuk partisipasi aktif. Pembuatan maggot, kemudian lubang biopori, itu semakin massif. Kemudian juga ada TPS3R di beberapa wialayah. Kita yang belum punya itu TPST,” tambahnya.

Di samping itu, Feri menerangkan kendala armada operasional sampah yang hingga kini belum mampu mumpuni, lantaran keterbatasan anggaran yang diberikan kepada DLH.

"Sebenarnya itu alasan klasik yang sudah diketahui, masih sebab anggaran yang sangat besar," jelasnya. 

Sumber: