Program One ASN One Anak Stunting Pemkot Tasikmalaya Dinilai Gagal, DPR RI Kritik Soal Kenaikan 4,7 Persen

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi kesehatan menyoroti kenaikan angka stunting di Kota Tasikmalaya.

Program One ASN One Anak Stunting yang digagas Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah dinilai tidak efektif. 

Meskipun Pemkot Tasikmalaya mengklaim adanya penurunan angka stunting, data dari DPR RI dan BKKBN Jawa Barat menunjukkan sebaliknya. 

Angka stunting di Kota Tasikmalaya itu justru naik dari 22,4 persen pada tahun 2022 menjadi 27,1 persen pada tahun 2023.

BACA JUGA:Ayo Liburan, Wisata Alam Bandung Pesona Orchid Forest Cikole Spot Foto Pinus yang Menyejukkan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Nurhayati, menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya.

"Saya sangat prihatin, ternyata prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya tidak turun, malah naik 4,7 persen. Yakni dari 22,4 persen pada 2022 menjadi 27,1 persen pada 2023," katanya kepada wartawan, Senin 3 Juni 2024.

Nurhayati menekankan perlunya evaluasi serius terhadap program yang dijalankan oleh Pemkot Tasikmalaya. 

Ia mengkritik bahwa program hanya menjadi sekadar nama yang dimuat di media tanpa ada hasil yang nyata. 

BACA JUGA:MANTAP! Poltekkes Tasikmalaya Kolaborasi dengan Polda Jabar, Edukasi Cyber Crime dan Bullying

Selain itu, ia menyoroti juga pentingnya optimalisasi 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK) bagi anak.

Nurhayati juga membandingkan data dari pihak Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang yang melaporkan angka stunting sebesar 14,8 persen, dengan data dari BKKBN Jawa Barat yang menunjukkan angka 16,62 persen. 

Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan kesesuaian data yang dilaporkan.

DPR RI berharap Pemkot Tasikmalaya dapat menyamakan persepsi data yang masuk agar tidak ada klaim penurunan angka stunting yang ambigu. 

Sumber: