Sudah 23,5 hektare Lahan di Kabupaten Garut Dibebaskan untuk Proyek Tol Getaci

Sudah 23,5 hektare Lahan di Kabupaten Garut Dibebaskan untuk Proyek Tol Getaci

Pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR melihat pembayaran uang ganti rugi di Desa Hegarsari, Kabupaten Garut, Jumat 22 Desember 2023. agi sugiana / radar tasikmalaya--

Sudah 23,5 hektare Lahan di Kabupaten Garut Dibebaskan untuk Proyek Tol Getaci 

GARUT, RADARTASIK.COM - Pembebasan lahan untuk proyek Tol Getaci (Gedebage, Tasikmalaya, Cilacap) di Kabupaten Garut kini menyisir 4 kecamatan dengan 17 desa di termin pertama. Yakni di wilayah Garut Utara.

Sampai dengan saat ini, sudah ada 7 desa yang menerima uang ganti rugi (UGR) pembebasan lahan proyek Tol Getaci.

Terbaru, pembayaran uang ganti rugi dilaksanakan di Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora selama dua hari yakni pada Kamis dan Jumat, 21-22 Desember 2023.

BACA JUGA:Cigede, Pemandian Gratis di Kabupaten Garut yang Bisa Jadi Pilihan Wisatawan saat Liburan

Kebutuhan lahan untuk proyek Tol Getaci sendiri tidak sedikit, melainkan sangat banyak. Sehingga prosesnya pun memerlukan waktu yang cukup lama.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Prabandityo mengatakan, untuk proyek Tol Getaci di Kabupaten Garut ini memerlukan 230 hektare.

"Kebutuhan tanah untuk Tol Getaci di Garut sendiri sekitar 230 hektare dengan 4.900 bidang," paparnya, Jumat 22 Desember 2023.

Ia menerangkan, sampai dengan saat ini sudah ada 23,5 hektare luas lahan yang telah dibebaskan. Itu untuk proyek Tol Getaci di Kabupaten Garut dengan total bidang kurang lebih 850 bidang.

BACA JUGA:Seorang Pemuda Bersimbah Darah Tergeletak Tergeletak di Jalan Bantar Kota Tasikmalaya, Diduga ...

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto menuturkan, untuk mendanai pembebasan lahan proyek Tol Getaci di Kabupaten Garut, nilainya mencapai Rp 305,7 miliar. "Itu yang di Garut saja," tuturnya.

Untuk di Hegarsari sendiri dengan jumlah bidang 257 bidang, tambah dia, total uang yang dibayarkan sebesar Rp 126,9 miliar.

Ia menyebutkan prosesnya memang cukup panjang karena melibatkan banyak pihak.

"Karena ingin memastikan bahwa prosedur penggunaan uang yang notabenenya APBN bisa berjalan sesuai dengan gapernen yang harus kita pertanggungjawabkan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: