Soal Pinjaman Rp 350 Miliar, ini Sikap PPDI Kabupaten Pangandaran

Soal Pinjaman Rp 350 Miliar, ini Sikap PPDI Kabupaten Pangandaran

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM - Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran menyatakan sikap terkait rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran ke bank senilai Rp 350 Miliar.

Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu mengatakan, pihaknya telah melakukan tabbayun dan mencari kejelasan soal rencana pinjaman tersebut.

"Kami menanyakan terkait viralnya pemberitaan di berbagai media yang hari-hari ini menghiasi platform medsos di Kabupaten Pangandaran, tentang Defisit APBD dan pengajuan utang jangka panjang yang menggunakan pola portofolio," ujarnya kepada Radar Tasikmalaya, Minggu 10 Desember 2023.

BACA JUGA:Objek Wisata Green Canyon Kabupaten Pangandaran Akan Diubah Jadi Green Tourism

Pertemuan ekspos APBD 2024 yang di dalamnya juga dibahas soal portofolio pinjaman tersebut, tidak dihadiri pengurus kecamatan PPDI se-Kabupaten Pangandaran.

"Makanya ada berita yang simpang siur sampai kepada masyarakat desa kami di tataran gras root. Maka kami meminta waktu kepada Bupati Pangandaran (Jeje Wiradinata, Red) untuk dapat menjelaskan kembali kepada rekan-rekan kita di kecamatan," terangnya.

Agar nantinya, beber dia, pihaknya dapat menjelaskan kepada masyarakat soal pinjaman itu. "Agar dapat informasi yang utuh tanpa dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjwab," bebernya.

Pihaknya juga sudah mendapat penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut.

BACA JUGA:Jurus Sakti Mourinho Tahan Fiorentina dengan 9 pemain: Pakai Anak Gawang untuk Kirim Instruksi ke Rui Patricio

"Kami mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka penyehatan APBD 2024. Agar pembangunan bisa berjalan kembali seperti awal RPJMD," tegasnya.

"Yang pertama dengan pola portofolio dan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mereaktivitas program-program unggulan di tahun anggaran 2024," sambungnya.

Pihaknya juga berharap kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, ketua RT dan RW, serta para kader PKK dan Posyandu Se-Kabupaten Pangandaran bisa meningkat.

"Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mempolitisasi permasalahan ini. Mari kita mencari solusi bersama melalui musyawarah untuk tujuan bersama," pesannya.

Sumber: