Sekda Kabupaten Tasikmalaya Dukung Pengusutan Kasus Dugaan SPK Fiktif, Berharap Uang Rp 5 Miliar Bisa Kembali

Setelah dilakukan penelusuran, jaminan terhadap kredit berupa Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan di Kota Tasikmalaya ternyata tidak ada.

"Namun kredit itu tetap bisa dicairkan, sehingga kredit tersebut tidak bisa berjalan atau macet karena pekerjaan yang dijaminkan tidak ada," jelas Hasbullah.

Tambah dia, nilai uang sebesar Rp5 miliar itu, sejak ditandatangani perjanjian kredit sudah bisa dicairkan bahkan sudah diterima ketiga perusahaan itu. "Untuk tersangka belum ada,” kata Hasbullah.

Hasbullah menilai, karena BPR CIJ merupakan perusahan milik daerah yang sahamnya sebagian dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB, maka dikategorikan uang tersebut merupakan uang negara. 

"Sehingga uang yang keluar tersebut merupakan uang negara," ujar dia.

Untuk kerugian yang diperkirakan Rp5 miliar, pihak Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya akan terus mendalami jumlah total kerugian uang  negara itu. "Kita akan libatkan auditor," katanya.

"Segala sesuatunya  untuk perkembangan akan kami sampaikan lagi nanti," katanya.

 

Sumber: