102 Rumah di Pangandaran Dapat Bantuan Rutilahu

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM –102 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Pangandaran telah menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2022.

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Ruhendi mengungkapkan sebenarnya ada 137 rumah yang dapat bantuan tahun ini. 

”Yang sudah terealisasi sebanyak 102, sementara yang 35 itu di perubahan,” katanya kepada Radar, Senin (5/9/2022).

BACA JUGA:Wali Kota Tasikmalaya Pantau Pelayanan Mobile Customer Service (MCS)

Menurut dia, satu unit rumah mendapat bantuan Rp 20 juta, yang ditransfer langsung ke rekening penerima. ”Kalau urusan kita sampai uang tersebut sampai ke rekening si penerima saja,” lanjutnya.

Ruhendi mengatakan nilai bantuan tersebut belum ada perubahan sejak 2020. ”Tahun 2020 Rp 20 juta, 2021 Rp 20 juta dari APBD dan Banprov,” jelasnya. 

Adapun untuk jumlah penerimanya mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pada 2020 ada 55 unit yang dapat bantuan Rutilahu. Sedangkan pada 2021 hanya ada 25 unit. 

BACA JUGA:PKS Kabupaten Tasikmalaya Menuntut Pemerintah Membatalkan Kenaikan Harga BBM

”Kalau penentuan penerima bantuan Rutilahu ini berdasarkan usulan desa. Nanti diverifikasi dan tentunya cukup tidak anggaran yang tersedia. Karena kalau usulan 1.000 ternyata anggaranya cukup untuk 100, ya pasti tidak akan semuanya,” jelasnya.

Kecamatan Parigi, menurut dia, menjadi lokasi terbanyak penerima bantuan Rutilahu pada 2022. Yakni sebanyak 31 unit rumah. 

Disusul Sidamulih sebanyak 22 unit, Langkaplancar 15 unit, Pangandaran 11 unit, Padaherang delapan unit, Cijulang enam unit, Mangunjaya empat unit, Cigugur empat unit dan Kalipucang sebanyak satu unit rumah.

BACA JUGA:Harga BBM Naik, Iwan Fals Tunggu Komentar Para Capres 2024

Salah satu syarat untuk penerima bantuan Rutilahu ini, kata dia, rumahnya harus berdiri di tanah sendiri. ”Namun kalau berada di tanah orang lain, tetapi sudah ada izin, bisa dapat bantuan,” tuturnya. 

Selain itu, syarat bantuan tersebut harus ada kesiapan swadaya dari pihak desa. ”Karena kita akui, dengan bantuan hanya Rp 20 juta, tidak akan cukup,” jelasnya.

Sumber: