Tegas! Mahasiswa di Kota Banjar Menolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Ini Tuntutan Mereka…

"Sebagai pertimbangan para pemangku kebijakan merumuskan program dan kegiatan," katanya. 

Hal ini menandakan pemkot Banjar tidak hadir atas keberpihakannya pada pemuda, terlebih akan menggiring sebagai kota layak Pemuda. 

Tidak hanya itu saja, mereka juga meminta transparansi pemerintah atas dokumen-dokumen publik, sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan.

Memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan sebagaimana UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

"Mestinya pemerintah sadar, rakyat berdaulat dan berhak atas dokumen yang bersifat publik. Seperti APBD, DPA SKPD dan lainnya, agar iklim demokrasi di Kota Banjar semakin meningkat," jelasnya.

 

 

Sumber: