Ribuan Honorer Geruduk Kantor Ridwan Kamil Tuntut Bisa Diangkat Jadi PNS dan Tidak Ada PHK untuk Honorer

Ribuan Honorer Geruduk Kantor Ridwan Kamil Tuntut Bisa Diangkat Jadi PNS dan Tidak Ada PHK untuk Honorer

Ribuan honorer yang dinominasi tenaga pelayanan kesehatan menggelar unjuk rasa di Kantor Guber Jawa Bara di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat, 5 Agustus 2022. Foto: jabarekspres --

BANDUNG, RADARTASIK.COM - Ribuan tenaga honorer di perwakilan kota dan kabupaten di Jawa Barat kembali menggeruduk kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum'at 4 Agustus 2022.

Aksi ribuan tenaga honorer itu untuk menuntut nasib mereka berkaitan PP 49 Tahun 2018 tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.

Lantaran pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Barat itu ditutup, ribuan tenaga honorer itu hanya bisa menyampaikan tuntutannya di depan Gedung Sate.

BACA JUGA:Waduh! Oknum Suporter Persija Sweeping Bobotoh Persib Bawa Parang, Celurit dan Stick Baseball

Mereka tampak kompak mengunakan pakaian hitam putih dan ikat kepala berwarna merah.

Koordinator aksi, Suhendri, menjelaskan, aksi ini digelar dikarenakan para pekerja honorer ingin menuntut haknya berkaitan dengan PP 49 tahun 2018 tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti.

"Aksi ini dihadiri oleh perwakilan (tenaga honorer) dari seluruh kabupaten kota (di Jabar) seperti Sukabumi, Karawang, Bekasi, Tasik, Cianjur dan lainnya," kata Suhendri di lokasi aksi.

BACA JUGA:5 Orang Diamankan Polisi, Jadi Tersangka Pengrusakan Mobil dan Penganiayaan di Kecamatan Bantarkalong, Tasik

Bahkan kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes Jawa Barat ini mengungkapkan sebelum melakukan aksi tersebut para tenaga honorer di beberapa wilayah telah melakukan konsolidasi dengan pemerintah.

"Tapi sampai saat ini (pemerintah) belum menghasilkan sesuatu yang berpihak kepada kita," ucapnya.

Maka dengan adanya aksi kali ini, Suhendri berharap tenaga honor yang didominasi oleh tenga kesehatan (nakes) dapat diakomodir dan dijadikan ASN oleh pemerintah khususnya Jawa Barat.

BACA JUGA:Detik-Detik Pria Loncat ke Depan Mobil Boks yang Sedang Melaju

"Tentunya kami non ASN, Nakes dan non Nakes yang bekerja di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) pemerintah, baik di puskesmas maupun rumah sakit, untuk bisa diakomodir semuanya dan diangkat sebagai ASN," ujarnya.

Sejumlah perwakilan pengunjukrasa pun akhirnya diterima oleh perwakilan Pemprov Jawa Barat yaitu Asisten Administrasi Umum Setda Jabar, Ferry Sofwan Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: disway