Pilkades di 3 Desa Rawan Konflik, Polres Pangandaran Terjunkan 476 Personel Gabungan

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM – Polres Pangandaran mendeteksi tiga desa sebagai daerah rawan konflik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2022 yang akan digelar hari ini 28 Juli 2022.

Untuk mengantisipasi kericuhan, Polres Pangandaran bekerja sama dengan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat SH SIK mengatakan pihaknya telah menggelar apel pasukan untuk menggeser mereka ke desa yang menyelenggarakan pilkades.

BACA JUGA:Tanjung Cemara Cocok untuk Healing di Pangandaran

”Ada tujuh kecamatan, 17 desa di enam wilayah Polsek Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pilkades,” tuturnya kepada Radar, Rabu 27 Juli 2022, kemarin.

Total yang akan turun ke desa-desa tersebut sebanyak 476 personel gabungan. ”Karena ada desa yang rawan konflik, kita menerima BKO dari Brimob sebanyak 30 personel,” ucapnya.

Desa yang rawan konflik dalam pilkades kali ini adalah Desa Sukanagara dan Desa Paledah di Kecamatan Padaherang. Kemudian Desa Mekarwangi di Kecamatan Langkaplancar.

BACA JUGA:MUI Pangandaran: Judi di Pilkades Hukumnya Haram

Menurut Hidayat, banyaknya calon di desa tersebut menjadi indikator kerawanan konflik. ”Kalau dua pasangan calon masih mending, secara head to head resiko gesekannya masih kecil,” katanya.

Sebanyak enam personil polres akan ditempatkan di setiap desa, ditambah personel Brimob di desa yang masuk kategori rawan. ”Terutama di perbatasan, takutnya ada yang merangsak masuk dari daerah tetangga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa potensi praktik judi juga akan dicegah semaksimal mungkin. ”Termasuk soal itu (judi, Red), kita awasi betul,” ucapnya. 

BACA JUGA:Pilkades Pangandaran Berpotensi Jadi Arena Judi, Ini Kata Ketua DPRD...

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, para pegawai negeri sipil (PNS) juga ikut dikerahkan untuk memantau jalanya pilkades.

”Walaupun jumlah TPS tidak sebanyak dulu, PNS tetap ikut memantau,” ujarnya.

Sumber: