Mobil Pemadam Sudah Sering Mogok
Radartasik, BANJAR – Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Kota Banjar Kusnadi mengaku sudah menyampaikan usulan proposal bantuan sarana Damkar kepada Pertamina area Tasikmalaya. Ia berharap, pihak Pertamina mau memberikan sarana yang dibutuhkan oleh Damkar Kota Banjar dari program corporate social responsibility (CSR)-nya.
“Kita sudah sampaikan proposal ke Pertamina area Tasikmalaya untuk selanjutnya disampaikan ke Pertamina Jawa Barat. Kita ingin ada bantuan dari CSR berupa unit mobil pemadam kebakaran, sarana pendukung lainnya, seperti alat pelindung diri (APD) petugas Damkar. Memang kondisi sarpras Damkar saat ini terbilang kurang layak,” kata Kusnadi, Selasa (21/6/2022).
BACA JUGA: Daripada Ribut Bahas Rendang Punya Agama atau Tidak, Yuk Bikin Rendang Daging yang Baik dan Benar
Kenapa ke Pertamina? Sebab, kata dia, Kota Banjar merupakan wilayah yang terlewati pipa Pertamina dari Kabupaten Cilacap ke Tasikmalaya. Sehingga, pihaknya butuh bantuan sarana yang layak pakai agar jika ada kejadian musibah yang melibatkan Pertamina bisa segera ditangani dengan baik.
“Ini lebih kepada dampak yang akan ditimbulkan dari produk Pertamina berupa pipa bahan bakar yang melewati Kota Banjar. Tidak ada salahnya kita mencoba mengusulkan bantuan untuk sarana Damkar kita agar lebih layak.
Karena dari anggaran kota tidak memadai, juga dari provinsi,” katanya.
Ia menambahkan, untuk mobil Damkar sendiri ada dua unit. Namun keduanya sudah tidak maksimal dalam penanganan kebakaran. Selain mobilnya sering mogok, peralatan penunjang seperti pompa juga sering mengalami kemacetan.
“Sering terkendala di lapangan saat melayani masyarakat, karena sarpras terutama unit Damkar yang kita miliki ini kondisinya sudah tua dan perlu ada penambahan mobil Damkar yang baru,” kata Kusnadi.
Pihaknya berharap gayung bersambut dari Pertamina untuk memberikan bantuan mobil damkar dari program CSR-nya.
“Kondisi ini memang sudah sejak lama, kita butuh penyegaran atau penambahan, baik unit maupun alat penunjang lainnya agar dalam menjalankan tugas kita bisa maksimal dengan peralatan yang layak pakai. Damkar sendiri merupakan pelayanan dasar dan wajib. Namun sejauh ini kota belum mendapat prioritas anggaran untuk peningkatan kalayakan sarpras,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan melihat sarana dan prasarana unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjar menghawatirkan. Selain mobil pemadam yang sudah tidak layak, alat pelindung diri (APD) bagi personel damkar juga dinilainya tidak layak pakai.
“Kita evaluasi mitra kerja. Damkar ini secara organisasi masih di bawah BPBD, masih UPTD. Secara anggaran jelas memiliki keterbatasan. Harapan kita Damkar ini bisa menjadi kantor atau dinas sendiri, karena itu amanat dari Kemendagri harus dinas,” kata Cecep, Minggu (19/6/2022)
Dia pun menyebut sarana Damkar mengkawatirkan. Pompa dari yang ada bisa jalan hanya satu. Satu lagi mesin pompanya rusak.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: