Penting bagi Masyarakat, Ketua DPRD Akan Kawal Pengadaan Alat Pendeteksi Tsunami untuk Pantai Tasela
Senin 28-03-2022,10:25 WIB
Radartasik.com, TASIK — Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Alayubi akan mengawal penuh bila ada pengajuan anggaran untuk pengadaan alat early warning system atau pendeteksi dini tsunami untuk Pantai Tasik Selatan (Tasela).
"Saya siap mengawal kalau memang dianggarkan," katanya kepada radartasik.com, Senin (28/3/2022).
Ketua DPRD juga berharap Pemkab Tasikmalaya melakukan upaya lainnya untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami. Salah satu caranya yaitu segera bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti BMKG, BNPB untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami tersebut.
"Tentunya itu menjadi hal wajib mengingat adanya potensi bencana gempa dan tsunami itu. Apalagi keselamatan warga lebih penting," kata Asep Sopari Alayubi.
Asep Sopari Alayubi pun meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serius mengantisipasi bencana alam di Pantai Tasela untuk menghindari adanya banyak korban.
"Tentunya alat itu sangat dibutuhkan saat ini, untuk menindaklanjuti prediksi dari BMKG," kata dia.
Alat deteksi dini tsunami, kata Asep Sopari Alayubi, juga dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Pesisir Cipatujah, apalagi sebelumnya pernah terjadi bencana tsunami itu dan menyebabkan korban jiwa hingga material pada 2006.
"Idealnya itu harus direspons cepat, apalagi bencana itu tidak bisa diketahui kapan akan terjadi, malam atau siang," ujar Asep Sopari Alayubi.
Menurutnya, alat tersebut juga nantinya akan menjadi sebuah patokan masyarkat menyelamatkan diri.
"Karena bila ada suara itu masyarkat akan segera langsung menyelamatkan diri ke jalur evakuasi yang sudah ditentukan," kata Asep Sopari Alayubi.
Yang tak kalah penting, kata Asep Sopari Alayubi, yaitu saat ini pemerintah daerah juga harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap potensi bencana tsunami itu. Termasuk juga memperjelas jalur evakuasi.
"Terus lah melaksanakan sosialisasi dan edukasi, jangan henti, pemetaan jalur evakuasi pun terus di tingkatkan di lokasi tersebut," kata Asep Sopari Alayubi.
Belum Dianggarkan
Kebutuhan early warning system atau alat deteksi dini tsunami di pesisir Pantai Tasik Selatan (Tasela) harus disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
"Alat itu wajib diperjuangkan oleh pemerintah," kata Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Muslim kepada radartasik.com, Sabtu (26/3/2022).
Alat deteksi dini tsunami itu sangat dibutuhkan oleh masyarkat, karena tidak adanya alat itu sangat berbahaya bagi keselamatan masyarkat.
"Kejadian tsunami 2006 harus menjadi pembelajaran dan perhatian serius pemerintah," ungkap legislator DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PKB ini.
Pengadaan alat tersebut, kata Asep Muslim, jangan berhenti dengan alasan anggaran, karena bila diusahakan didorong serius oleh pemerintah Kabupaten.
"Tidak ada yang susah bila ada keseriusan dari pemerintah untuk alat tersebut," kata Asep Muslim.
Langkah dan upaya yang terukur untuk antisipasi adanya korban jiwa dari bencana juga saat ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.
"Masyarakat ini tergantung pemerintahnya, makanya dalam hal ini diperlukan gerak cepat pemerintah untuk antisipasi," ujar dia.
Di samping alat itu, saat ini pemerintah juga harus terus berupaya bagaimana melatih masyarkat tangguh terhadap bencana. Terutama informasi berkaitan terhadap adanya potensi bencana.
"Pemerintah juga harus memberikan pendidikan dan pelatihan siaga bencana," kata Asep Muslim.
Disinggung berkaitan, statement pemerintah yang selama ini belum mampu mengadakan alat deteksi tsunami itu, bukan salah satu alasan. Apalagi selama ini DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum menerima pengajuan anggaran untuk pengadaan alat tersebut.
"Kami belum pernah menerima pengajuan untuk pengadaan alat tersebut, selama saya masuk di Badan Anggaran, bahkan selama ini juga tidak ada pengajuan anggaran untuk ke siapsiagaan di wilayah pesisir (Tasela) itu," kata Asep Muslim yang bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini.
Dewan Bersuara Lantang
Pantai Tasikmalaya Selatan (Tasela) masuk zona subduksi Jawa Barat-Tengah, yakni Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran, yang memiliki potensi gempa besar 8,7 magnitudo, sehingga memungkinkan terjadinya tsunami 23 meter.
Namun di tengah potensi bencana alam tersebut, sampai saat ini berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Pantai Tasela belum memiliki alat pendeteksi dini tsunami.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tasikmalaya Selatan bersuara lantang menyikapi ketiadaan alat pendeteksi tsunami tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Dapil 6, H Hidayat Muslim menilai alat pendeteksian tsunami saat ini sangat dibutuhkan keberadaannya di pesisir Pantai Selatan Tasikmalaya sepanjang 52 kilometer.
"Walaupun pengadaan itu adanya di tingkat pusat, tetapi harus direspons oleh pemerintah daerah dengan upaya pengajuan," kata Hidayat Muslim kepada radartasik.com, Jumat (25/3/2022)
Prediksi soal potensi gempa dan tsunami di Tasela dari BMKG, kata Hidayat Muslim harus direspons dengan pemasangan alat pendeteksi dini tsunami, karena dengan alat itu akan menjadi patokan masyarkat untuk menyelamatkan diri sebelum terjadinya bencana tsunami.
"Walaupun alat tidak menjamin, tetapi setidaknya ada upaya, hari ini harusnya sudah terpasang, apalagi ada informasi dari BMKG beberapa hari lalu (soal potensi gempa besar dan tsunami, Red)," ungkap Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini.
Apalagi, kata dia, pantai selatan sangat riskan dilanda bencana alam. Itu berdasarkan hasil mitigasi BMKG.
Masyarkat di Pantai Tasela, kata Hidayat Muslim, juga sangat mengharapkan adanya alat early warning system itu.
"Seharusnya ada tiga alat yang terpasang, yakni di perbatasan Garut, Cipatujah dan Cikalong. Kalau tidak tiga, ya dua minimal yakni di Pantai Cipatujah dan Cikalong," ujarnya berharap.
Terjadinya tsunami di Pantai Selatan sudah pernah terjadi pada 2006. Menurut Hidayat Muslim, itu harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena tidak adanya alat itu langsung saja terjadi bencana itu.
"Tentunya dengan adanya alat tersebut ada patokan terlebih dahulu sebelum terjadinya tsunami, makanya sangat diharapkan sekali oleh kami sebagai masyarkat," ujarnya.
Pemerintah Harus Merespons Cepat
Hidayat Muslim meminta pemerintah daerah merespons cepat adanya peringatan dini dari BMKG itu, tentunya dengan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi bahkan harus adanya pembentukan masyarkat tanggap darurat bencana.
"Tentunya pemerintah juga harus mempersiapkan SDM ataupun anggaran untuk merespons adanya peringatan dini itu," ujar Hidayat Muslim.
Dalam wawancara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Dapil Tasik Selatan lainnya, H Ucu Mulyadi, mengatakan, alat warning system sudah seharusnya terpasang saat ini, apalagi pantai selatan sebelumnya sudah pernah terjadi bencana alam tsunami pada tahun 2006.
"Berkaca dari kejadian itu harusnya sudah terpasang saat ini, tetapi nyatanya belum," kata Ketua Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini.
Alat tersebut, nantinya akan menjadi salah satu patokan bagi masyarkat ketika terjadi gempa yang disertai tsunami, walaupun itu tidak diinginkan terjadi.
"Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak cukup hanya informasi melalui alat komunikasi saja, apalagi tidak semua masyarkat memegang alat komunikasi, tentunya dengan suara serine, masyarakat akan mendengar langsung," kata Ucu Mulyadi.
Pada intinya, kata dia, saat ini masyarkat menunggu dan menginginkan adanya alat tersebut, apalagi setelah adanya infomasi prediksi akan terjadinya gempa dan tsunami dari BMKG.
"Walau kami berharapnya tidak terjadi itu, hanya prediksi saja," ujar Ucu Mulyadi.
Punya Potensi Gempa dan Tsunami Besar
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Tasikmalaya, Yafit Khairul Adnan ST MT, sebelumnya, mengatakan, Pantai Selatan Tasikmalaya selama ini belum memiliki alat pendeteksian dini tsunami yang tersambung dengan suara serine di tiga kecamatan di Tasik Selatan.
"Untuk itu sejak dulu sudah kami mengajukan, baik di tingkat daerah, provinsi. APBD kita belum mampu mengadakan alat itu karena biaya cukup fantastis, tetapi kami setiap tahun terus mengajukan," kata Yafit Khairul Adnan kepada radartasik.com Kamis (24/3/2022).
Meskipun alat tersebut belum ada, tetapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tetap berusaha berbagai deteksi, salah satunya dengan deteksi menggunakan kearifan lokal, seperti kentungan dan lainnya.
"Makanya imbauan kami khusus wilayah pesisir pantai masyarkat mengaktifkan kembali pos kamling setiap malam sebagai bentuk kewaspadaan," ujar dia.
Menurut Yafit Khairul Adnan, Tasela memiliki potensi terkena gempa besar atau megathrust. Itu sudah sejak lama, bahkan bukan hanya ada satu tahu atau dua tahun, dan audah dibicarakan sejak lama oleh para ahli.
"Karena potensi itu kekuatannya cukup lumayan, bahkan 8,7 (skala richter) dengan prediksi ketinggian gelombang 23 meter tentunya terus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," kata dia.
Untuk menyikapi potensi megathrust itu, kata dia, sebetulnya sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan lainnya. Khususnya di tiga kecamatan seperti Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong dengan 11 desa yang ada di pesisir pantai.
"Ada beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan untuk menyikapi potensi megathrust itu, mulai dari edukasi dan sosialisasi, termasuk membentuk desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana dan lainnya," jelas Yafit Khairul Adnan.
Termasuk untuk antisipasi itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya.
Di samping itu BPBD juga telah menyusun rencana kontigensi tsunami yang melibatkan seluruh pihak di pemerintah daerah pada tahun 2018 lalau.
"Kita juga sudah melaksanakan uji lapangan, bahkan kami juga melaksanakan simulasi ketika terjadi bencana tsunami, bahkan itu juga dilakukan oleh BNPB, dan Dinas Sosial," kata Yafit.
Di samping itu, juga, pihaknya sudah melaksanakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami.
Adapun untuk antisipasi bencana tersebut BPBD Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan BNPB telah melakukan modeling evakuasi bencana tsunami di Pantai Tasik Selatan itu.
Termasuk dilakukan modeling, mulai dari jalur evakuasi yang diperbaharui, sampai penentuan titik evakuasi sementara di atas ketinggian 30 MDPL dan tempat evakuasi akhir yang di setiap kecamatan ada satu.
"Itu sudah kita laksanakan pada bulan November lalu, dan alhamdulillah setiap kecamatan sudan ada titiknya," kata dia.
Adapun untuk, jalur evakuasi sendiri setiap desa ada beberapa jalur evakuasi, bahkan ada sampai tiga jalur, itu disesuaikan dengan kondisi pemukiman.
"Jalur itu dibuat strategis dan mudah dilalui oleh masyarkat dan terdekat bukit saat terjadi bencana," kata Yafit Khairul Adnan.
Sementara, untuk alat sendiri untuk pantai selatan sudah mendapatkan bantuan alat deteksi dini dari BMKG mesin InaTEWS berbasis aplikasi.
"Alat itu akan mengeluarkan notifikasi ketika terjadi gempa, apakah terjadi tsunami atau tidak setelah gempa," ujar Yafit Khairul Adnan.
Nantinya infomasi itu akan disampaikan langsung kepada masyarakat, bila notifikasi itu mendeteksi akan terjadinya gempa susulan atau tsunami.
"Itu akan kita sampaikan langsung kepada pihak-pihak seperti kepolisian, koramil, kecamatan, desa, hingga relawan," ujar Yafit Khairul Adnan menjelaskan. (ujang nandar / radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
