Perintah Wakil Bupati kepada Sekda Tasik Tegas: Cepat Bereskan Kegaduhan Penyaluran BPNT
Sabtu 26-02-2022,13:00 WIB
Radartasik.com, TASIK — Wakil Bupati Tasikmalaya, H Cecep Nurul Yakin akan segera menyelesaikan kegaduhan dalam proses penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di beberapa desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Cecep Nurul Yakin meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya H Mochamad Zen, sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Sembako atau BPNT, untuk segera mengumpulkan seluruh tikor BPNT kecamatan.
Sekda diperintahkan melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan penyaluran BPNT di kantor-kantor desa atau tempat yang diusulkan di Kabupaten Tasikmalaya.
"Kami meminta Sekda segera melakukan langkah cepat untuk membereskan persoalan penyaluran BPNT yang saat ini melalui PT Pos Indonesia. Jangan sampai ada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dirugikan atau ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Cecep Nurul Yakin, Sabtu (26/2/2022).
Menurut Cecep Nurul Yakin semua pihak turut membantu kesuksesan program BPNT, karena bagian dari ikhtiar pemerintah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang beruntung.
Keluarga kurang mampu yang menjadi penerima manfaat program BNPT ditargetkan mendapatkan bantuan bahan sembako yang baik ,dan berkualitas atau layak.
"Jangan ada pihak yang memanfaatkan program BPNT ini untuk meraup keuntungan sepihak, tanpa memperhatikan goals atau tujuan inti yang ingin dicapai pemerintah,” ujar Cecep Nurul Yakin.
“Mari semuanya tunduk kepada aturan seusai petunjuk teknis (juknis) dan ketentuan lainnya. Sukseskan BPNT ini sebagai jembatan membantu sesama," jelas Cecep Nurul Yakin.
Dalam pemenuhan bahan pangan atau sembako terhadap KPM sesuai ketentuan, kata Cecep Nurul Yakin, sebaiknya pihak desa berkoordinasi dengan tikor untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi baik di KPM maupun e-warong atau supplier.
Sementara, Pelaku Pemberdayaan Masyarakat dan Petani Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, R. Sena Gustiana mengatakan, BPNT yang disalurkan di masing-masing kantor desa itu, diduga telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum kepala desa untuk menekan KPM.
Menurutnya, KPM diduga ditekan untuk menerima bahan pangan dari salah satu pemasok atau supplier. Padahal sebelumnya, kata dia, dalam program sembako secara tunai ini, KPM diberi kebebasan untuk menentukan elektronik warga gotong royong (e-warong) yang telah ditunjuk oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), untuk membeli kebutuhan bahan pangan sesuai jumlah nominal BPNT yang diterima KPM.
"Inilah fakta yang terjadi hari ini. Di sejumlah desa di beberapa kecamatan yang telah menyalurkan BPNT, lagi-lagi jadi ruang bisnis pihak tertentu namun lupa ruh atau tujuan mendasar dari program BPNT ini. Alhasil yang terjadi adalah kekisruhan," kata dia menjelaskan. (ujang nandar/radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
