Ketua Umum PKB Mengusulkan Pemilu 2024 Ditunda 1 atau 2 Tahun, Bagaimana?
Kamis 24-02-2022,06:00 WIB
Wacana dan usulan agar Pemilu 2024 ditunda kembali naik ke permukaan. Setelah sempat diwacanakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada awal tahun ini, kali ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengusulkan hal yang sama.
Gus Muhaimin memberikan pernyataan usulan penundaan Pemilu 2024 usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta.
“Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022)
Menurut Gus Muhaimin, banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama saat memasuki tahun 2022. Mereka sangat optimis melihat peluang ekonomi. Karena nantinya, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun Pandemi yang tidak efisien.
“Bahkan sebetulnya sejak 2021 telah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik. Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, dari hasil kunjungannya di berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun pandemi, bisa dikatakan terjadi inefficient dan stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.
“UMKM mengalami masa sulit, tak terkecuali di sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” beber Gus Muhaimin.
Lebih lanjut, atas dasar itu, Gus Muhaimin melihat Pemilu yang sudah direncakan tahun 2024 sebaiknya tidak mengganggu prospek ekonomi yang baik. Sebab, dalam Pemilu biasanya ada tiga kondisi yang berlaku.
Pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan wait and see, lalu agresifitas ekonomi saat pemilu.
Kedua, kata Gus Muhaimin, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertanly economy, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G-20.
“Pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak,” ujarnya.
Ke depan, Gus Muhaimin akan mengkomunikasikan penundaan Pemilu tersebut kepada para pimpinan partai politik.
“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” ujar Gus Muhaimin.
Diketahui, dalam pertemuan dengan kalangan dunia usaha itu, Gus Muhaimin didampingi Sekjen PKB yang juga Anggota DPR RI Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Fraksi Fathan Subhi, Ketua Komisi VI Faisol Riza serta Ketua DPP PKB Ahmad Iman.
Mahpud MD Komentari Soal Wacana Penundaan Pemilu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, sebelumnya, mengusulkan agar pemilu 2024 diundur. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai keputusan pemilu menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Silakan KPU mengambil langkah-langkah untuk memastikan kapan tanggalnya,” kata Mahfud saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Mahfud menjelaskan, saat ini pemerintah masih menunggu keputusan KPU. Berbagai usulan telah disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
“Urusan tanggal pelaksanaan pemilu sudah tinggal menunggu keputusan KPU. Pemerintah sudah mengajukan alternatif dan mendengar alternatif lain tentang tanggal pemilu tahun 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.
Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.
“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya. (jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
