Buntut Bakso Babi: Jika Pemkot Sayang Masyarakat, Maka Harus Ada Pengecekan Makan Secara Berkala

Buntut Bakso Babi: Jika Pemkot Sayang Masyarakat, Maka Harus Ada Pengecekan Makan Secara Berkala

Radartasik.com, TASIK — Penemuan bakso menggunakan unsur minyak babi dan topping babi di Kota Tasikmalaya, harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Salah satunya dalam hal peningkatan pengawasan perdagangan untuk penjualan makanan.


Koordinator Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Miftah Farid mengakatan, dari viralnya bakso berminyak dan topping babi harus menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya terkait pengawasan makanan. 

"Hikmah untuk pemerintah yakni sebagai bahan evaluasi dalam hal pengawasan yang lebih intensif dalam seluruh sektor kehidupan, baik manusia, perdagangan, pembangunan dan lainnya termasuk penjualan makanan bakso," kata Miftah Farid kepada Radartasik.com, Rabu (5/1/2022).

Selama ini, kata Miftah Farid, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal pengawasan hanya terfokus pada salah satu sektor yakni pembangunan infrastruktur, sedangkan pengawasan untuk lainnya masih kurang bahkan nyaris tidak ada. "Padahal sektor perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus ada pengawasan," katanya.

Jangan sampai, kata Miftah Farid, ada fenomena yang lainnya setelah bakso mengandung babi ini, karena tidak adanya pengawasan yang intensif dari pemerintah daerah. 

"Dasar itu makanya diperlukan adanya pengawasan intensif dalam berbagai sektor, selain aktivitas perdagangan," kata Miftah Farid mengingatkan.

Termasuk, Miftah Farid, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas-dinas terkait harus adanya pengecekan makan secara berkala, baik dari kandungan, zat berbahaya dana lainnya. 

"Itu pun kalau Pemerintah Kota Tasikmalaya sayang terhadap masyarakat, harus ada pengecekan makanan yang dijual secara berkala secara keseluruhan," kata Farid.

Melihat kondisi, saat ini Wali Kota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf harus melakukan evaluasi terhadap pengawasan instansi, misalnya permasalahan bakso, ada dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan perizinan. Itu harus dievaluasi. 

"Karena dinas tersebut yang harus intens mengawasi berjalannya perdagangan di Kota Tasikmalaya, khususnya sektor makanan bakso. Saya kira bila ada pengawasan secara inten tidak ada kejadian seperti ini," ujar dia.

Termasuk, setiap perizinan yang dikeluarkan khusus untuk makanan, harus lebih detail, mulai dari bahan-bahan makanan yang akan disajikan atau dijual.  "Bagian perizinan harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin usaha makanan. Pada intinya harus ada pengawasan intensif," kata dia. (ujang nandar/radartasik.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: