Jalan Cihideung Butuh Toilet Umum

Jalan Cihideung Butuh Toilet Umum

RADARTASIK.COM, CIHIDEUNG — Pemerintah Kota Tasikmalaya akan melakukan penataan di kawasan Jalan Cihideung , agar memiliki daya tarik dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun di jalur yang diproyeksikan jadi kawasan semi pedestrian itu, tidak didukung sarana toilet umum.


Setiap harinya, ratusan bahkan ribuan masyarakat datang ke Jalan Cihideung. Baik para pedagang, pengunjung maupun warga melintas ke wilayah pusat kota tersebut..

Di balik ramainya kawasan itu, sampai saat ini belum ada fasilitas toilet umum. Beda halnya dengan Taman Kota, Dadaha dan Alun-Alun Kota Tasikmalaya yang memiliki sarana toilet baik permanen maupun portabel.

Salah seorang pengunjung dari Kabupaten Tasikmalaya, Bayu Wahyudin (35), mengaku beberapa kali sempat kebingungan mencari toilet ketika datang ke Cihideung. Dia pun terpaksa menumpang ke toko-toko yang ada di jalur itu. “Pura-pura lagi belanja di situ saja, padahal mau ke toilet,” ujarnya kepada Radar, Rabu (30/6/2021).

Keberadaan toilet sekilas memang merupakan sarana yang dianggap sepele. Tapi beda cerita bagi orang yang pernah mengalami rasa ingin buang air, itu sangat penting. “Bayangkan saja tiba-tiba kebelet, tapi bingung nyari toilet,” katanya.

Salah seorang pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung. Budi Ridwan (38) mengaku sejauh ini tidak begitu masalah soal toilet. Biasanya, pedagang memanfaatkan toilet pemilik toko atau musala yang ada di Jalan Sukawarni. “Karena kami sudah lama di sini, jadi sudah cukup tahu (kalau kebelet harus kemana, Red),” ujarnya.

Namun, dia pun sering kali ditanya pengunjung soal keberadaan toilet. Supaya tidak harus menjelaskan panjang lebar, biasanya dia mengarahkan ke mall terdekat. “Sangat sering, biasanya diarahkan ke Mayasari Plaza (menumpang ke toilet, Red),” katanya.

Jika pemerintah membangun toilet umum atau memasang toilet portabel, tentu akan sangat bermanfaat. Pengunjung maupun pedagang akan lebih mudah ketika ingin buang air. “Kalau ada (toilet umum/portable, Red) pasti ke pakai, enggak mungkin tidak,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan PKL Jalan Cihideung, Adang Sutiawan mengatakan bahwa di jalur Cihideung memang belum ada toilet umum. Tetapi, dia menilai hal itu bukan sesuatu yang mendesak. “Belum perlu sih kalau menurut saya,” ujarnya.

Sebagai pedagang, dia dan rekan-rekannya lebih mengharapkan penataan yang nyaman untuk PKL. Jika perlu dibuat secara permanen agar lebih terlihat bagus. “Misal pakai baja ringan, pasti bagus kelihatannya,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penataan Jalan Cihideung yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Mereka pun menegaskan jika ke depannya, trotoar Jalan Cihideung di kedua sisi akan dibangun semakin lebar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, kedua sisi trotoar Jalan Cihideung akan dibuat semakin lebar. Sebagaimana direncanakan kawasan itu akan jadi area semi pedestrian.

Di bagian barat yang saat ini memiliki lebar 1,8 meter akan diperluas sampai 5 meter. Sementara untuk trotoar di sisi timur yang saat ini 1,8 meter, akan diperluas menjadi sekitar 2 meter.

Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, H Adang Hidayat mengakui dalam mendukung penataan Jalan Cihideung, perluasan trotoar akan dilakukan. Bukan hanya di satu sisi saja, bagian timur dan barat sama-sama akan diperluas. “Iya, dua-duanya yang dibangun menjadi lebih lebar,” ungkapnya kepada Radar, (29/6/2021).

Pihaknya sudah menyusun Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study untuk penataan kawasan Jalan Cihideung. Karena rencananya, pembangunan tersebut akan dilakukan pada tahun 2021. “Tapi karena bantuan dari provinsi tidak turun, jadi ditunda menjadi tahun depanm” ujarnya.

Adang mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail konsep penataan kawasan Cihideung itu. Namun Adang meyakinkan bahwa Jalan Cihideung akan menjadi lebih baik ke depannya. ”Pokoknya nanti akan lebih tertata,” tuturnya.

Pihaknya berharap rencana pembangunan itu bisa berjalan lancar tanpa tertunda lagi. Meskipun, pada akhirnya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dan kepala daerah. “Mudah-mudahan untuk tahun depan (2022) turun bantuan dari provinsi,” terangnya. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: